Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom: Pemerintah Belum Perlu Menarik Pinjaman dari Luar Negeri

Kompas.com - 31/08/2015, 18:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendri Saparini mengungkapkan pemerintah Indonesia belum memerlukan pinjaman dari luar negeri untuk menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini melemah.

Menurut Hendri, pemerintah sebaiknya fokus membenahi perekonomian domestik dengan memberikan sejumlah insentif pelaku usaha.

"Kalau misalnya hanya pasok dollar, Indonesia sebenarnya punya kerja sama bilateral, bisa juga dengan lembaga-lembaga multilateral untuk minta pinjaman, tapi itu belum diperlukan oleh Indonesia. Sebenarnya kalau dioptimalkan kemampuan dalam negeri, itu masih bisa dilakukan," ujar Hendri usai bertemua Presiden Jokowi di istana kepresidenan, Senin (31/8/2015).

Presiden Jokowi hari ini menemui 12 ekonom ke Istana Merdeka. Mereka diminta pandangannya oleh presiden soal perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi di tanah air. Menurut Hendri, Presiden pun memiliki pandangan yang sama bahwa saat ini bukan saatnya pemerintah menambah pinjaman luar negeri untuk menambah pasokan dollar.

Maka dari itu, dia menuturkan salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggerakkan dunia usaha. Namun, dunia usaha juga memerlukan insentif untuk menciptakan pasar mau pun menekan biaya produksi.

Insentif yang bisa diberikan bisa dengan insentif pajak. Sedangkan pemerintah bisa menekan biaya produksi dengan menurunkan tarif BBM atau pun listrik sehingga membenahi sistem bongkar muat sehingga tidak memakan ongkos logistik yang besar bagi pelaku usaha.

Selain dengan kebijakan pemerintah, Hendri menilai Bank Indonesia dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bisa bersama-sama mengatasi krisis yang terjadi."Jadi memang ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus ada sebuah perencanaan kebijakaan yang sifatnya komprehensif," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com