Wapres Rapat soal Utang Pemerintah Saat Beli Pesawat untuk Merpati

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terkait pesawat yang dibeli pemerintah untuk maskapai Merpati. Pesawat asal Tiongkok itu tak lagi bisa dioperasikan setelah Merpati dibekukan pada 2014. Padahal, pemerintah membeli pesawat untuk Merpati tersebut secara kredit.

"Ya ini kan tidak jalan. Di samping pesawatnya di-maintenance, sesuai perjanjian juga spare part-nya, maka dibicarakan dengan perusahaan China bagaimana solusi yang baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (31/8/2015), seusai memimpin rapat.

Rapat ini antara lain dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kemenkeu Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Sonny Luhu, dan sejumlah pejabat kementerian.

Menurut Kalla, rapat tersebut tidak membahas upaya restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines. Rapat sore tadi tidak pula membahas nasib karyawan Merpati yang belum memperoleh haknya setelah izin operasi BUMN itu dibekukan.

Kalla juga mengatakan bahwa rapat tadi tidak membicarakan masalah utang PT Merpati Nusantara Airlines. "Kami tidak bicara utang Merpati karena Merpati sudah kolaps. Yang dibicarakan utang pemerintah ke pembelian Merpati," ucap Kalla.

Sejak 2014, izin operasi Merpati diberhentikan sementara. Operasi maskapai pelat merah ini diberhentikan karena sejumlah hal, antara lain faktor operasi, ketidakmampuan membayar gaji karyawan, dan persoalan utang maskapai kepada pihak asuransi. Pemerintah kini melakukan kajian opsi untuk merestrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines agar bisa kembali beroperasi.