Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Rapat soal Utang Pemerintah Saat Beli Pesawat untuk Merpati

Kompas.com - 31/08/2015, 22:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terkait pesawat yang dibeli pemerintah untuk maskapai Merpati. Pesawat asal Tiongkok itu tak lagi bisa dioperasikan setelah Merpati dibekukan pada 2014. Padahal, pemerintah membeli pesawat untuk Merpati tersebut secara kredit.

"Ya ini kan tidak jalan. Di samping pesawatnya di-maintenance, sesuai perjanjian juga spare part-nya, maka dibicarakan dengan perusahaan China bagaimana solusi yang baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (31/8/2015), seusai memimpin rapat.

Rapat ini antara lain dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kemenkeu Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Sonny Luhu, dan sejumlah pejabat kementerian.

Menurut Kalla, rapat tersebut tidak membahas upaya restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines. Rapat sore tadi tidak pula membahas nasib karyawan Merpati yang belum memperoleh haknya setelah izin operasi BUMN itu dibekukan.

Kalla juga mengatakan bahwa rapat tadi tidak membicarakan masalah utang PT Merpati Nusantara Airlines. "Kami tidak bicara utang Merpati karena Merpati sudah kolaps. Yang dibicarakan utang pemerintah ke pembelian Merpati," ucap Kalla.

Sejak 2014, izin operasi Merpati diberhentikan sementara. Operasi maskapai pelat merah ini diberhentikan karena sejumlah hal, antara lain faktor operasi, ketidakmampuan membayar gaji karyawan, dan persoalan utang maskapai kepada pihak asuransi. Pemerintah kini melakukan kajian opsi untuk merestrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines agar bisa kembali beroperasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com