Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KA Cepat Jakarta-Bandung, Jonan Tak Mau Beropini

Kompas.com - 01/09/2015, 20:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memang belum memutuskan akan memilih Jepang atau Tiongkok untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, pemerintah sudah menegaskan memiliki satu pertimbangan yang tak bisa ditawar-tawar yaitu terkait aspek keselamatan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa pemerintah akan memilih negara yang memiliki safety paling baik terkait kereta cepat itu. Namun, mantan bisa KAI itu tak mau beropini kereta cepat mana yang paling aman, Jepang ataukah Tiongkok.

"Oh enggak saya enggak mau ngasih opini karena saya belum dilaporkan dari konsultannya itu. Detailnya belum," ujar Jonan usai rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (1/8/2015).

Menurut Jonan, Presiden Jokowi sudah membentuk tim evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebagai ketua dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sebagai wakil ketua. Sementara Jonan menjadi salah satu anggota dari tim itu.

Nantinya, kata dia, tim evaluasi itu akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi setelah mendapatkan laporan dari konsultan proyek yang diperkirakan menelan dana investasi diatas Rp 50 triliun itu.

Menurut Jonan, tim evaluasi baru akan menggelar rapat pada Rabu (2/9/2015). Rapat perdana itu kata Jonan akan membahas terkait laporan konsultan proyek. "Rapat itu akan mengambil kesimpulan untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada bapak Presiden. Belum kapada pengambilan keputusan," kata Jonan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com