Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

"Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad di saat ditemui usai seminar internasioanal di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Oleh karena itu, OJK terus berupaya mendorong industri asuransi juga masuk ke sektor investasi infrastruktur. Namun, OJK tak akan memaksa perusahaan asuransi kecil ikut-ikutan berkecimpung memberikan pembiayaan infrastruktur lantaran memiliki risiko tersendiri.

"Mendorong bagi yang kuat. Didorong itu maksudnya ya didorong karena bagi mereka kan ini menguntungkan juga. Fidorong bukan dikasih insentif, dan mereka kan juga harus atur portofolionya," kata dia.

Sampai saat ini perusahaan asuransi yang tertarik masih terbatas. Namun perusahaan-perusahaan asuransi yang besar dinilai sudah mampu mengucurkan investasi pembangunan infrastruktur.

"Pada dasarnya karena hati-hati, terus kemudian juga tidak ada batasan, sekarang kan batasannya ditingkatkan oleh OJK. Katakan dari 15 persen jadi 20 persen, dibolehkan untuk itu. Pada dasarnya kita pengen kalau bisa mereka investasi yang aman-aman aja agar kemudian kalau klaimnya jatuh, enggan mangkir kan begitu," ucap Muliaman.