Sofjan Sebut Pemerintah Siap Ambil Tawaran Utang Baru 5 Miliar Dollar AS dari ADB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempertimbangkan untuk menyetujui proposal penawaran utang 5 miliar dollar AS yang ditawarkan Bank Pembangunan Asia (ADB). Penawaran utang setara Rp 70,6 triliun ini merupakan plafon baru yang diajukan ADB untuk proyek infrastruktur.

"Ya kita setuju, tetapi teknis dibicarakan dengan Bappenas karena terkait proyek Bappenas. Saya pikir kita akan ambil, semua yang jangka panjang, kita akan ambil," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi, di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut dia, Wapres mengarahkan agar pemerintah mengambil bantuan dana untuk proyek infrastruktur yang berbunga ringan dan bersifat jangka panjang. Selain tawaran ADB, pemerintah mempertimbangkan penawaran utang yang diajukan Bank Dunia dengan nilai kurang lebih 11 miliar dollar AS.

"Ini karena infrastruktur turning-nya panjang soal kebutuhan uangnya. Saya pikir mereka bunganya 1 sampai 3 persen (untuk ADB), kalau World Bank (Bank Dunia) 1 persen untuk 30 tahun, gross rate 10 tahun," ujar Sofjan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa tawaran utang ini nantinya akan disesuaikan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap memungkinkan untuk dijalankan pihak swasta. Mengenai pinjaman sebesar 400 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 5,6 triliun yang siap dikucurkan ADB, Sofjan menyampaikan bahwa pinjaman itu merupakan komitmen lama yang disetujui ADB untuk membantu pengembangan sektor finansial, termasuk memperluas akses finansial untuk masyarakat miskin.

Sofjan juga menyangkal pemerintah tidak konsisten dengan berniat menerima tawaran utang ADB. Ia kembali menjelaskan maksud pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Jokowi menyampaikan bahwa pandangan yang menganggap persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan IMF, Bank Dunia, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Menurut Sofjan, pernyataan itu disampaikan Presiden dalam semangat nasionalisme dan berdikari.

Namun, secara praktik, setiap negara pasti memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Hanya, menurut dia, pinjaman dana dari pihak lain sedianya hanya dijadikan sebagai pelengkap atau bukan sumber pendanaan utama.

"Itu cuma tambahan karena yang dipakai sebagian besar dari APBN sendiri. Ini cuma tambahan. Kalau investasi, sudah ratusan miliar dollar," ujar Sofjan.