Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kembali akan Utang ke ADB dan Bank Dunia

Kompas.com - 03/09/2015, 05:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat menyetujui proposal penawaran utang 5 miliar dollar AS yang ditawarkan Bank Pembangunan Asia (ADB). Penawaran utang tersebut merupakan plafon baru yang diajukan ADB untuk proyek infrastruktur.

(Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

"Ya kita setuju tetapi teknis dibicarakan dengan Bappenas karena terkait proyek Bappenas. Saya pikir kita akan ambil, semua yang jangka panjang, kita akan ambil," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut dia, Wapres mengarahkan agar pemerintah mengambil bantuan dana untuk proyek infrastruktur yang berbunga ringan dan jangka panjang. Selain tawaran ADB, pemerintah mempertimbangkan penawaran utang yang diajukan Bank Dunia dengan nilai kurang lebih 11 miliar dollar AS.

"Karena infrastruktur turning-nya panjang kebutuhan uangnya, saya pikir mereka bunganya rata-rata 1 sampai 3 persen (untuk ADB), kalau World Bank (Bank Dunia), 1 persen untuk 30 tahun, gross rate 10 tahun," papar Sofjan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa tawaran utang ini nantinya akan disesuaikan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap memungkinkan untuk dijalankan swasta.

Mengenai pinjaman sebesar 400 juta dollar AS atau kurang lebih Rp 5,6 miliar yang siap dikucurkan ADB, Sofjan menyampaikan bahwa pinjaman itu merupakan komitmen lama yang disetujui ADB untuk membantu pengembangan sektor finansial, termasuk memperluas akses finansial untuk masyarakat miskin.

Sofjan juga menyangkal pemerintah tidak konsisten dengan berniat menerima tawaran utang ADB. Ia kembali menjelaskan maksud pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu.

(Baca: Kritik Jokowi, Pinjaman ADB, dan Kunjungan Bos IMF)

Ketika itu, Jokowi menyampaikan bahwa pandangan yang menganggap persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan IMF, Bank Dunia, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang.

Menurut Sofjan, pernyataan itu disampaikan Presiden dalam semangat nasionalisme dan berdikari. Namun secara prakteknya, setiap negara pasti memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Hanya saja, menurut dia, pinjaman dana dari pihak lain sedianya hanya dijadikan sebagai pelengkap, atau bukan sumber pendanaan utama.

"Itu cuma tambahan saja karena yang dipakai sebagian besar dari APBN sendiri, ini cuma tambahan, kalau investasi sudah ratusan miliar dollar. Ini tambahan yang diperlukan untuk peringan sehingga tak usah bayar equity sehingga kita harus bayar sukuk-sukuk 8 persen dalam 3 hingga tahun periodenya. Ini memberatkan APBN utang kita lebih banyak," papar Sofjan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com