Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sudah Terima Rekomendasi soal Kereta Cepat

Kompas.com - 03/09/2015, 17:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan rekomendasi mengenai kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (3/9/2015). Meski demikian, Darmin menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena akan disampaikan langsung oleh Jokowi.

Darmin menjelaskan, rekomendasi mengenai kereta cepat telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama menteri-menteri terkait. Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masukan dari Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan tim penilai.

"Kita sudah laporkan, sudah sampaikan rekomendasi. Presiden yang akan menjelaskan," kata Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Menurut Darmin, Presiden Jokowi cenderung menyetujui rekomendasi yang disampaikan olehnya. Akan tetapi, Darmin kembali menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena ingin menjalankan perintah presiden.

"(Kalau menyampaikan) berarti nanti saya melampaui permintaan Presiden," ujarnya.

Saat ini, kata Darmin, China dan Jepang masih memiliki peluang sama untuk menggarap proyek kereta cepat tersebut. Darmin menyebut proposal dari China unggul dalam aspek ekonomi, sedangkan proposal Jepang unggul dari sisi teknologi dan keamanannya.

"Apapun nanti keputusan yang dijelaskan Presiden, itu selalu didasari oleh tidak akan ada beban di APBN," ucap Darmin.

Proyek kereta api cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas Shinkansen dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 34 menit. Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah RI.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, perwakilan dari Pemerintah Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng telah mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim untuk memuluskan upayanya menggarap proyek kereta yang bisa menempuh Jakarta-Bandung dalam 36 menit itu.

Xie mengaku optimisti akan terpilih untuk menggarap proyek tersebut karena berdasarkan pengalamannya membangun kereta cepat di wilayah tropis, Hainan, salah satu provinsi di Tiongkok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com