BNP2TKI Tekankan Pentingnya Penempatan TKI Lewat Jalur Formal

Salah satu permasalahan yang mulai menemui ujungnya adalah soal legalitas. Untuk itu, Nusron mengajak semua pihak, baik warga negara yang berminat menjadi TKI maupun PPTKIS untuk benar-benar hanya menggunakan jalur formal.

"Pada dasarnya TKI yang bekerja dengan memenuhi syarat formal akan terlindungi hak-haknya. Dengan berkoordinasi bersama BNP2TKI, mereka akan dipayungi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Jadi, kalau ada apa-apa kita pemerintah juga mudah melacaknya dan mudah memperjuangkan pemenuhan haknya," kata Nusron, di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Nusron mengungkapkan, jika melihat kembali Undang-Undang tersebut, khususnya pasal 94 dan 95 sebagai muara dilahirkannya BNP2TKI, cakupan hak TKI lebih luas lagi.

"Mereka dijamin dengan kewajiban BNP2TKI untuk pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya," kata Nusron.

Untuk itu, sebagai lembaga yang bertanggungjawab pada Presiden, BNP2TKI melakukan reposisi. Tujuannya, untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI beserta keluarganya, serta menjadikan lembaga ini lebih dekat dengan mereka.

Dengan keputusan tersebut, permasalahan kekerasan oleh majikan atau upah yang tidak dibayar diharapkan menjadi berkurang. Kekhawatiran TKI atau keluarganya untuk bekerja jauh dari tanah kelahiran pun bukan lagi momok yang menakutkan.

Sekadar diketahui, sepanjang 2014 lalu,BNP2TKImencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia sebanyak 429.872 orang. Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 persen) TKI formal dan 182.262 orang (42 persen) TKI informal.

Dalam catatan tersebut, jumlah TKI informal terus menurun sejak 2011 lalu. Hal ini membuktikan bahwa lambat laun TKI mulai sadar untuk bekerja di sektor formal.