Presiden Ingin Paket Kebijakan Ekonomi Jaga Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat. Paket kebijakan itu akan dikeluarkan untuk menyikapi pelambatan ekonomi yang tengah melanda Indonesia.

"Mendorong daya beli masyarakat, menarik inflow, dan mendorong deregulasi. Harus ada messages itu," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Paket kebijakan ekonomi akan diumumkan pemerintah pada pekan ini. Menurut Bambang, Presiden menginginkan paket kebijakan itu memberikan dampak signifikan untuk masyarakat.

"Harus disiapkan, apakah PP (Peraturan Pemerintah) atau Permen (Peraturan Menteri)," ujar Bambang.

Ia melanjutkan, akan dilakukan juga perubahan pada banyak kebijakan di beberapa kementerian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya mengenai investasi.

"Kemarin sudah tax holiday, itu bagian, nanti ada lagi," ungkapnya.

Pada bulan lalu, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

PMK ini menggantikan beleid sebelumnya, yakni PMK Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.011/2014. PMK ‘tax holiday’ tersebut diundangkan pada 18 Agustus 2015.

Pasal 2 PMK tax holiday menyebutkan bahwa wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

“Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak 100 persen (seratus persen) dan paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 159/PMK.010/2015, sebagaimana dikutip dari www.jdih.kemenkeu.go.id, pada Selasa (25/8/2015).