Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pemerintah Tak Perlu Bentuk Lembaga Pengelola Dana Energi

Kompas.com - 09/09/2015, 11:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk membentuk Lembaga Pengelola Dana Energi, dinilai belum terlalu mendesak.

"Menurut saya kelembagaan yang ada sekarang dioptimalkan saja. Sepertinya tidak perlu membentuk badan baru nanti malah, saya khawatir akan membikin ruwet persoalan," kata anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi di Jakarta, Selasa (7/9/2015).

Politisi Partai Nasdem itu pun mengatakan sama halnya di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang kabarnya akan ada semacam oil fund. Kurtubi menilai, adanya oil fund justru akan membuat penerimaan negara dari sektor migas berkurang. Selain itu, sebut dia, tidak jelas pihak mana yang akan mengelola oil fund tersebut. "Nah kalau oil fund saya sama sekali tidak setuju," tegas Kurtubi.

Soal Lembaga Pengelola Dana Energi, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembahasannya di forum Komisi VII, baik di internal maupun dari Kementerian ESDM. "Belum ada komunikasi ke Komisi VII," kata dia.

Pengakuan Kurtubi berlainan dengan yang disampaikan Sudirman Said kemarin, Senin (7/9/2015). Waktu itu dia bilang, terkait pembentukan Lembaga Pengelola Dana Energi, kementeriannya sudah berkomunikasi dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Dijumpai di gedung Senayan, Selasa siang, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pun membantah telah bertemu dan membahas rencana pembentukan badan layanan umum tersebut. (Baca: Menkeu Belum Tahu Soal Lembaga Pengelola Dana Energi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com