Stafsus Menkeu: Paket Deregulasi Ekonomi Bukan Kebijakan di "Awang-awang"

"Proses pembentukan paket kebijakan ini tidak di awang-awang. Kita bukan lagi memahami keadaan, tapi harus mengubah keadaan. Kita sudah cukup memahami keadaan. Blusukan itu memastikan sudah terjadi enggak perubahan itu. Itu filosofinya," ujar Arif dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Lebih lanjut, kata dia, meski kebijakan itu baru dikeluarkan, tapi ada sebagian kebijakan dalam paket ekonomi itu yang sudah berjalan. Karena paket kebijakan tersebut merupakan pelengkap dari paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah beberapa bulan lalu.

Pemerintah, kata Arif, terus berupaya.menyempurnakan paket kebijakan ekonomi tersebut. Kemarin, ucap dia, pemerintah juga sudah menggelar rapat membahas 134 deregulasi yang dilakukan termasuk formulasi implementasi kebijakan tersebut. "Karena secara target sudah ada tenggat waktunya. Deregulasi 134 ini ada yang sudah dikerjakan, dan ada yang komitmen untuk mau dikerjakan. Oktober selesai semua," kata dia.

Sebelumnya, pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Didik J. Rachbini menilai paket kebijakan deregulasi ekonomi "September I" yang dikeluarkan pemerintah sudah terlambat. Pasalnya, nilai tukar rupiah sudah terlanjur tertekan dalam oleh dollar.

"Paket itu terlambat sekali. Itu (paket kebijakan) sebenarnya sudah ditunggu akhir tahun lalu karena krisis nilai tukar sudah mulai terjadi," kata Didik saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut Didik yang juga menjadi Ketua LembagaPengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, paket ekonomi itu harus dilihat terlebih dahulu implementasinya.Pasalnya, paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah itu baru sebatas rencana dan konsep.

"Mesti dilihat bagaimana di lapangan nanti. Dan yang disampaikan kemarin baru permulaan yangbelum masuk ke jantung persoalan. Harus diikuti paket berikutnya," kata dia.