Paket Kebijakan Dianggap Tak Istimewa, Asosiasi Pengusaha Tunggu Deregulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang diterbitkan Presiden Joko Widodo awal pekan ini dinilai tidak ada yang istimewa. Pelaku usaha masih menunggu deregulasi di berbagai sektor bisa diimplementasikan bulan ini atau paling lambat Oktober 2015.

"Yang saya lihat paket kebijakan ini tidak ada yang istimewa. Tapi satu hal, ini menunjukkan pemerintah mengakui ada yang salah. Semua kebijakan yang mau dideregulasi berarti dengan sembrononya mereka dulu mengeluarkan itu," ucap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Tutum mengatakan, banyak hal yang harus dideregulasi dengan segera pada sektor perdagangan, misalnya aturan pembukaan toko modern baru. Deregulasi yang dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1310/M-Dag/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 70 Tahun 2013 untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya rencana detail tata ruang (RDTR).

Deregulasi atas surat edaran tersebut sangat penting bagi kepastian usaha peritel. Hal itu karena hingga saat ini baru ada sembilan provinsi yang sudah menyelesaikan RDTR-nya. Surat edaran tersebut, kata Tutum, menunjukkan bahwa peraturan di satu kementerian tidak sinkron dengan peraturan kementerian lain.

Ia mengatakan, jika regulasi tersebut tidak segera dibenahi, sama saja para pengusaha ritel dipersulit melakukan ekspansi toko baru. Padahal, sektor ritel merupakan salah satu penyerap tenaga kerja di sektor riil.

Menurut Tutum, untuk ukuran minimarket saja, setidaknya dibutuhkan 10 karyawan. Setiap tahun, sebanyak 2.000 minimarket baru tumbuh di Indonesia. Belum lagi toko modern yang lebih besar skalanya.

"(Jumlah) itu yang bekerja langsung. Yang tidak langsung, kantor pusatnya nambah orang, distributornya, pemasoknya. Kalau pemerintah tidak peka yang seperti ini, saya kira kita akan tambah dalam, krisis muncul tambah cepat," kata Tutum.

Dia berharap pekan ini asosiasi sudah mendapat undangan dari Kementerian Perdagangan untuk membahas deregulasi di sektor perdagangan.