Menhub Jonan: Pernyataan Pertamina soal Avtur Tidak Benar!

(Baca: Pertamina: Boleh Tidak Kami Tutup Layanan Avtur di Bandara Kecil?)

Jonan mengingatkan, sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina tak boleh hanya mencari keuntungan semata.

"Itu saya pikir statement Pertamina itu enggak benar ya. BUMN itu tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga agen pembangunan loh," ujar Jonan usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Lebih lanjut, kata dia, apabila Pertamina tetap akan angkat kaki sebagai penyuplai avtur di bandara-bandara kecil, maka dirinya akan membuka seluas-luasnya kesempatan perusahaan migas swasta menjadi penyuplai avtur.

"Kalau nanti Pertamina mau cabut, ya nanti saya masukan saja yang bukan Pertamina," kata Jonan.

Selama ini, kata Jonan, Kementerian Perhubungan sebagai pengelola bandara-bandara kecil tak pernah membebani Pertamina membayar apa pun terkait pemasangan instalasi migas di bandara.

"Kan di bandara-bandara kecil yang milik Perhubungan toh mereka (Pertamina) juga enggak bayar tuh pasang instalasi. Jadi, PNBP (penerimaan begara bukan pajak) enggak ke (Kementerian) Perhubungan," ucap dia.

Kemarin, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, Pertamina harus melakukan subsidi silang agar tetap dapat melayani bandara-bandara kecil yang tidak ekonomis dan tidak dilirik oleh swasta. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa harga avtur Pertamina lebih mahal dibandingkan harga avtur internasional.

"Boleh saja dibuka untuk pemain asing. Namun, coba tanyakan (ke Kementerian Perhubungan), mau atau tidak mereka masuk ke bandara-bandara yang kecil dan rugi? Atau boleh atau tidak, Pertamina menutup pelayanan avtur di bandara-bandara kecil yang masih rugi?" kata Ahmad kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Ahmad mengatakan, pelayanan di bandara-bandara kecil itu dilakukan dengan konsekuensi harga avtur menjadi lebih mahal. Menurut dia, subsidi silang ini akan terus dilakukan mengingat pemerintah berencana meningkatkan konektivitas antarwilayah. Misalnya, wilayah Papua akan dikembangkan agar tiap kabupaten memiliki lapangan udara.

Sebelumnya, Jonan meminta agar Pertamina menurunkan harga avtur. Menurut dia, harga avtur Pertamina saat ini lebih mahal 20 persen dibandingkan harga internasional.

Jonan menyebutkan bahwa 50 persen biaya operasional pesawat di Indonesia tersedot untuk pembelian avtur. Oleh karena itu, mahalnya harga avtur akan sangat membebani maskapai.