Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Sebut Tak Ada "Quick Win" di Paket Kebijakan untuk Redam Gejolak Rupiah

Kompas.com - 17/09/2015, 11:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, tidak ada quick win atau solusi cepat dalam paket kebijakan "September I" yang dikeluarkan pemerintah, untuk meredam melorotnya nilai tukar mata uang Garuda.

Dalam sebuah onair talkshow, Rabu malam (16/9/2015) Faisal mengatakan, dari ketiga paket yang dikeluarkan, tidak ada upaya taktis untuk menguatkan rupiah dan menipiskan defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Pertama, Faisal menjelaskan sumber CAD itu datang dari repratriasi keuntungan perusahaan asing sekitar 18 miliar dollar AS per tahun.

Dia berharap pemerintah bisa "merayu" perusahaan asing untuk menahan repatriasi setidaknya setengahnya, dengan menawarkan "gula-gula".

Kedua, neraca perdagangan non-migas terbesar Indonesia dengan China tidak memanfaatkan fasilitas billateral swap agreement. "Ada fasilitas Rp 75 triliun yang bisa dipakai, tapi penggunaannya baru 2 persen," kata Faisal.

Pemerintah perlu mensosialisasikan fasilitas tersebut untuk perdagangan dengan China. "Itu kan bisa mengurangi demand terhadap dollar AS. Tapi dua-duanya tidak ada di kebijakan itu," ucap Faisal.

Dia pun mengatakan, paket kebijakan diharapkan segera dikeluarkan dalam dua bulan ke depan. "Karena memang banyak ada ratusan. Jadi harap sabar. Tapi, rupiah kan enggak pernah sabar," kata mantan ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com