Proyek Kereta Cepat Jadi Hanya Berkecepatan 250 Km Per Jam

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba saja menggelar rapat terbatas terkait dengan proyek kereta cepat di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2015). Dari pertemuan itu, para menteri sepakat untuk menurunkan kecepatan kereta yang awalnya mencapai 350 km per jam.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, kecepatan yang diperkirakan sesuai adalah 250 km per jam lantaran banyaknya stasiun dan panjang jalur kereta yang terlalu jauh.

"Jaraknya hanya 150 km, kemudian tempat pemberhentiannya apakah nanti 8 atau menjadi 4, atau bahkan menjadi 3, itu yang jadi pertimbangan. Kalau itu dilakukan maka speed-nya tidak mungkin 300, kemungkinan speed-nya sekitar 250, itu juga mengurangi biaya investasi yang cukup besar," kata Pramono seusai pertemuan.

Dalam rapat tadi, hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Namun, seusai rapat, Menteri BUMN Rini Soemarno tak terlihat ketika para menteri menuju mobil dinasnya masing-masing.

Lebih lanjut, Pramono mengulang kembali sikap Presiden terkait kereta cepat. Pertama, Jokowi menginginkan agar proyek kereta cepat dikembalikan menjadi kerja sama business to business. Kedua, Jokowi juga tidak menginkan pemakaian anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam proyek kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. Ketiga, Jokowi juga tidak mau ada pemberian jaminan dari uang negara.

Pernyataan-pernyataan itu sebenarnya sudah pernah diungkap Jokowi beberapa waktu lalu. Pramono hanya menambahkan, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengundang pihak Jepang dan China untuk menjelaskan keputusan final pemerintah itu.

"Nanti Pak Darmin yang menyampaikan. Yang jelas, nanti dua-duanya akan diundang untuk disampaikan menjadi bagian dari keputusan, silakan siapa yang bisa menjalani itu," kata dia.

Tanya Rini

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan enggan berkomentar banyak soal hasil rapat dadakan tadi. Jonan mengakui tidak ada perkembangan baru soal kereta cepat.

"Dikembalikan ke BUMN, bisnis saja. Tanya Bu Rini. Pokoknya, ini enggak ada urusan pemerintah dan APBN," ujar Jonan.

Demikian pula dengan Darmin, yang sebelumnya disebut Pramono ditugaskan Presiden untuk menjelaskan keputusan pemerintah. "Tanya ibunya saja, katanya dia mau datang (keluar dari istana). Lebih jelasnya sama beliau (Rini) saja," ucap Darmin.