Subsidi Bunga dari LPEI Diduga Tak Mengalir ke UKM

Atas dasar itu, BPP Hipmi meminta pemerintah mengkaji kembali PMN untuk LPEI atau Indonesia Eximbank. “Kita minta DPR kaji dan Menteri BUMN kaji ulang PNM ini ke Bank Exim,” ujar Ketua Bidang Koperasi, UKM, BPP Hipmi Yuke Yurike, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Yuke mengatakan, target dan definisi UKM yang dimaksud oleh LPEI belum jelas. Dikhawatirkan, pelaku usaha yang mendapat akses kredit bunga rendah ini justru pengusaha mapan, seperti produsen crude palm oil (CPO), batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki.

Menurut Yuke, LPEI harus menjelaskan terlebih dahulu definisi UKM yang bisa mendapatkan subsidi bunga. Dia pun menyampaikan, subsidi bunga oleh negara lebih pantas diberikan kepada pengusaha mikro dan pemula yang nilainya di bawah Rp 25 juta. "Jangan sampai cuma brand-nya saja UKM, tapi nasabahnya malah yang sudah mapan dan kakap, kemudian disubsidi pemerintah," kata dia.  

Yuke mengatakan, produsen CPO, batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki sejatinya belum membutuhkan subsidi bunga apalagi subsidi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Yang mereka butuhkan adalah kemudahan akses pembiayaan ekspor dan investasi. Sebab bunga yang mereka dapat rata-rata sudah bersaing dibawah 15 persen. Sedangkan bunga kredit mikro rata-rata di atas 18 persen. "Sebab itu, subsidi bunga ini lebih cocok untuk nasabah-nasabah KUR dan pengusaha pemula,” imbuh Yuke.

Sebagaimana diberitakan Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega menyatakan, PMN sebesar Rp 1 triliun tahun ini di perusahaannya akan digunakan untuk menyubsidi bunga pinjaman sektor yang rawan terjadi PHK (padat karya) seperti produsen CPO, batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki. Namun demikian, LPEI tidak membatasi UKM atau perusahaan mana yang layak mendapat subsidi bunga.

Menurut Hipmi, tidak semua UKM layak mendapat subsidi bunga. (Baca: Tidak PHK Karyawan, Perusahaan Berpeluang Dapat Bunga Kredit 7,5 Persen)