Paket Kebijakan Tahap Dua, Pemerintah Pangkas Pajak Devisa Hasil Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mendatangkan lebih banyak valuta asing, pemerintah memutuskan  memangkas pajak devisa hasil ekspor. Dengan pemangkasan itu, diharapkan para eksportir bia menaruh devisa hasil ekspor di perbankan nasional, bukannya di luar negeri. "Selama ini eksportir, sudah melaporkan DHE (Devisa Hasil Ekspor/DHE), tapi kebanyakan tidak disimpan di perbankan Indonesia, justru mampir ke negara lain. Maka, pemerintah putuskan untuk mendukung BI dalam lakukan operasi, menjaga nilai tukar, kami akan berikan fasilitas pengurangan pajak bunga deposito," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers tentang paket kebijakan ekonomi tahap dua di kantor presiden, Selasa (29/9/2015).

Dia menjelaskan, insentif akan diberikan untuk deposito yang disimpan dalam bentuk dollar AS mau pun rupiah. Untuk dollar AS, pemerintah saat ini memberlakukan pajak bunga deposito sebesar 20 persen. Namun, apabila DHE disimpan selama 1 bulan dalam deposito berbentuk dollar AS, tarif yang ditetapkan menjadi 10 persen. Jika 3 bulan, menjadi 7,5 persen. Sedangkan 6 bulan, tarif menjadi 2,5 persem. "Di atas 6 bulan, maka akan 0 persen. Itu kalau simpannya tetap dalam USD, tapi di bank Indonesia," kata Bambang.

Di sisi lain, jika para eksportir menyimpan DHE miliknya dalam bidang rupiah, tarifnya menjadi 7,5 persen. Apabila menyimpan selama 3 bulan, tarif pajaknya hanya menjadi 5 persen. Pajak akan dibebaskan untuk eksportir yang menyimpan DHE dalam bentuk rupiah selama enam bulan di perbankan nasional. "Kalau dihitung, tingkat bunga di Indonesia, setelah dikurangi pajak bunga deposito ini masih lebih tinggi 1-2 persen dibandingkan Singapura, banyak yang disimpan di sana. Jadi seharusnya sekarang bisa lebih menarik dengan fasilitas ini," ucap Bambang.

Dia berharap, para eksportir yang basisnya sumber daya alam (SDA), kini berminat menaruh DHE miliknya di perbankan nasional dengan adanya insentif tersebut. Selain soal insentif pajak, Bambang mengungkapkan pemerintah juga memutuskan membangun dua pusat logistik nasional untuk manufaktur dan bahan bakar minyak (BBM) di Cikarang dan juga Merak, Banten. "Ke depan, kami berharap Indonesia jadi pusat logistik berikat di Asia Tenggara karena pasar terbesarnya ada di Indonesia," ungkap Bambang.