Rini Soemarno: Pinjaman untuk Bank BUMN Tindaklanjut MoU Presiden dengan Tiongkok - Kompas.com

Rini Soemarno: Pinjaman untuk Bank BUMN Tindaklanjut MoU Presiden dengan Tiongkok

Yoga Sukmana
Kompas.com - 01/10/2015, 15:55 WIB
KOMPAS.com/SRI LESTARI Mentri Rini Soemarno
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan duduk persoalan fasilitas pinjaman 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB) kepada tiga bank milik pemerintah.

Menurut Rini, utang tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan Tiongkok.

"Pinjaman CDB kepada BNI, BRI, dan Mandiri adalah tindaklanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Preosen Jokowi dengan RRC (Republik Rakyat China). MOU itu isinya adalah program berjasama diberbagai bidang termasuk infrastuktur," ujar Rini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/30/2015).

Dia menuturkan, pinjaman dari Tiongkok itu merupakan kerjasama business to business (B to B). Dari total 3 miliar dollar AS pinjaman itu, masing-masing Bank BUMN mendapatkan 1 miliar dollar AS.

Sementara itu dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dollar AS, dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.

"Tenor 10 tahun dan clean based tanpa jaminan. Pinjaman ini adalah kesempatan baik. Pinjaman ini akan menambah daya dukung bank BUMN untuk mendanai ekspor," kata Rini.

Sebelumnya, para direksi dari tiga bank pelat merah sudah memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, terkait utang 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB) pada Selasa (29/9/2015).

Tiga Direktur Utama yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi mengatakan, dalam lima tahun ke depan perbankan butuh menyediakan pembiayaan sekitar Rp 2.750 triliun(130 miliar dollar AS), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.

PenulisYoga Sukmana
EditorBambang Priyo Jatmiko
Komentar
Close Ads X