Pengamat: Proyek KA Cepat Penyakit Pemerintah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai proyek kereta api cepat layaknya penyakit dari pemerintahan yang baru. Pemerintah baru, katanya, selalu ingin membuat proyek mercusuar yang bakal menjadi peninggalannya kelak. "Saya kira dalam konteks politik dalam negeri ini memang proyek seperti ini salah satu penyakit dari pemerintahan baru. Mereka selalu ingin membuat proyek mecusuar. Dari Orde Lama pun juga punya, dapat rampasan perang, langsung bikin proyek Gelora Bung Karno, proyek parlemen, Hotel Indonesia," kata Nico dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Nico lalu mencontohkan proyek mercusuar lainnya yang dibangun pada masa Orde Baru, yakni Taman Mini Indonesia Indah. Menurut Nico, pembangunan TMII itu dilakukan ketika masih banyak masyarakat yang kelaparan.

Pemerintah Orde Baru, menurutnya, juga mengembangkan industri pesawat terbang di saat sektor pertanian masih memerlukan penguatan. Ia juga menilai bahwa proyek mercusuar seperti kereta api (KA) cepat cenderung berlawanan dengan ideologi pemerintah sendiri. Proyek ini seolah bertentangan dengan prinsip Nawa Cita yang membangun dari pulau terluar Indonesia. "Proyek kereta cepat membangun Indonesia dari mana? Dari Gambir? Itu pusat sekali tetapi sebagai suatu proyek politik itu memang diperlukan, kalau lima tahun lagi pemilihan, ini ada sesuatu yang baru," ucap Nico.

Di samping itu, menurut dia, proyek KA cepat dikhawatirkan bakal meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Kendati demikian, Nico menilai bahwa proyek kereta api cepat ini baik direalisasikan untuk menjadi modal awal modernisasi. Proyek ini diharapkan bisa menjadi modal modernisasi kereta api di wilayah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Pemerintah sebelumnya memutuskan bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung akan direalisasikan dengan menggandeng China sebagai investor. Presiden Joko WIdodo menyerahkan proyek itu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyatakan proyek itu harus digarap secara business to business (B to B) tanpa menggunakan anggaran negera, serta tidak mendapat jaminan dari pemeritah.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII. Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun rupiah itu.