Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Gubernur BI kalau Sudah Frustrasi Lebih Baik Mundur

Kompas.com - 04/10/2015, 10:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mempertanyakan sikap Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang mengkritik rencana pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Agus sebelumnya meminta agar langkah pemerintah untuk menurunkan harga BBM jangan hanya dijadikan sebagai ajang mencari popularitas. Menurut Agus, pemerintah harus konsisten lantaran sudah ada keputusan untuk me-review harga BBM setiap enam bulan atau tiga bulan sekali.

(Baca: Gubernur BI: Rencana Penurunan Harga BBM Jangan untuk Cari Popularitas)

"Itu merupakan pernyataan seorang yang frustrasi yang sedang mencari perhatian. Bukannya lebih melakukan tindakan-tindakan strategis agar rupiah kembali menguat malah Agus ikut-ikutan berkomentar bak politisi di media," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2015).

Dalam kondisi rupiah yang melemah seperti sekarang ini, sebaiknya Gubernur BI Agus Martowardojo lebih fokus dan lebih serius menjalankan tugasnya. Sebab, Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan paling bertanggung jawab terhadap kondisi rupiah.

"Semua orang sedang menunggu aksi Gubernur BI agar rupiah kembali kuat karena memang tanggung jawab ini ada di Gubernur BI. Banyak yang menduga bahwa melemahnya rupiah disebabkan sabotase dari dalam. Jangan sampai Gubernur BI dianggap bermanuver untuk kepentingan politik pihak tertentu," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Charles pun mencurigai, Gubernur BI mengeluarkan pernyataan provokatif seperti itu karena merasa terganggu dengan usulan PDI-P yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif terhadap BI.

"Kalau memang Gubernur BI sudah tidak mampu dan sedang frustrasi lebih baik mundur saja. Saya mendukung penuh agar BPK segera melakukan audit terhadap BI. UU BI perlu juga direvisi agar BI tidak menjadi lembaga superpower yang sulit diawasi," ucap Charles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com