Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Investasi, Pemkab Cianjur Sediakan 1.000 Hektar Lahan

Kompas.com - 05/10/2015, 03:34 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, punya cara tersendiri dalam merespons minat investasi di daerahnya. Penyediaan lahan hingga pemangkasan perizinan menjadi jawaban atas kritikan banyak pihak yang menyebut pemerintah daerah pada umumnya tak responsif terhadap investor.

"Kami merevisi Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2011. Jadi dengan Perda itu kami sediakan lahan 1.000 hekatr untuk kawasan Industri," ujar Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar di Cianjur, saat ditemui akhir pekan.

Selain itu ucap dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga memangkas waktu pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dari tadinya 30 hari menjadi 14 hari. Bahkan, kata dia, bila tak ada masalah persyaratan maka dalam tempo seminggu izin itu sudah turun.

Endang sadar betul bahwa investor tak akan mau berinvestasi bila perizinan di daerah masih rumit. Oleh karena, itu kata dia, Pemkab Cianjur berinisiatif melakukan pemangkasan perizinan.

Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi sangat krusial. Sebab, berdirinya pabrik-pabrik baru akan menjadi daya tarik bagi masyakarat karena terciptanya lapangan kerja. Infrastruktur jalan pun menjadi sangat krusial karena menjadi akses utama keluar masuk kendaraan perusahaan. Oleh karena itu kata Endang, pelebaran jalan pun akan dilakukan sehingga akses distribusi barang atau orang dari dan ke pabrik itu nantinya tak terganggu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memuji Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur lantaran respons yang diberikan kepada para investor. Menurut BKPM, sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai inisiatif terobosan sehingga investor nyaman untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Berbagai upaya percepatan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat, umpamanya melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinilai tak akan optimal bila perizinan di daerah masih berbelit-belit. Pada akhirnya, respons pemerintah daerah pula lah yang akan menentukan apakah suatu investasi bisa terealisasi ataukah tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com