Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Bali Larang Pengguna Kartu Kredit Praktikkan "Gestun"

Kompas.com - 06/10/2015, 20:24 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengingatkan  pengguna kartu kredit tidak melakukan gesek tunai kartu kredit atau lebih populer dikenal dengan "gestun". Pelarangan ini bertujuan agar industri kartu kredit dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. "Pada prinsipnya kartu kredit diciptakan untuk kemudahan dalam transaksi atau pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia. BI juga berupaya perlindungan konsumen jasa pembayaran. Salah satunya adalah pemberantasan gestun(gesek tunai)," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati, Denpasar, Bali, Selasa(6/10/2015).

Dewi Setyowati juga menyampaikan bahwa "gestun" adalah penarikan tunai menggunakan kartu kredit pada pedagang/penjual (menchant). Dengan melakukan gesek tunai, pemilik kartu kredit menggeser kartunya, seolah-olah berbelanja, namun yang diperoleh bukan barang tapi uang tunai.

Praktik "gestun"  dilarang berdasarkan Peraturan Bank indonesia (PBI)  No.11/PBI/2009 sebagaimana telah dirubah dengan PBI No.14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). "Jika praktik 'gestun' terjadi, sesuai dengan PBI tersebut, pihak acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan merchant yang melakukan tindakan yang dapat merugikan bank penerbit kartu kredit. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh transaksi 'gestun'," katanya.

Dewi menambahnya, praktik "gestun" berpotensi menjerat pemilik kartu kredit dalam pinjaman yang berakhir menjadi kartu kredit bermasalah. Selain merugikan konsumen, tindakan itu juga berimbas pada meningkatnya Non Performing Loan (NPL) bagi perbankan penerbit kartu kredit.

Kemudian, "gestun" sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kegiatan pencucian uang (money laundering). Transaksi "gestun" juga mengakibatkan kesalahan persepsi dari tujuan kartu kredit sebagai alat pembayaran, bukan fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.

Selain itu, data yang dilaporkan oleh bank penerbit kepada BI menjadi tidak akurat karena jumlah nilai transaksi belanja yang sebenarnya lebih kecil dari nilai transaksi yang dilaporkan ke BI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com