Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Blok Masela, Rizal Ramli Sebut Ada Pejabat Keblinger

Kompas.com - 07/10/2015, 13:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menyebut, ada pejabat-pejabat yang keblinger sehingga ingin menandatangai keputusan pengembangan 'Lapangan Gas Abadi' Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku, untuk kepentingan perusahaan migas asing.

Dia mendesak penandatanganan yang akan dilakukan pada 10 Oktober 2015 oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) itu dibatalkan.

"Ini ada pejabat yang keblinger yang akan putuskan tanggal 10 ini (Oktober) bahwa untuk membangun itu (kilang) terapung sesuai dengan kepentingan internasional. Saya peringatkan, jangan kebangetan," ujar Rizal Ramli saat berbicara di seminar energi di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Saat ini, pemerintah memiliki dua opsi pengembangan Blok Masela. Pertama membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan kedua membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).

Menurut Rizal, para pejabat di Kementerian ESDM dan Satuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil dibujuk oleh perusahaan migas asing untuk membangun kilang LNG terapung di tengah laut. Argumennya, pembangunan floating itu lebih murah ketimbang membangun pipa gas ke daratan.

Namun kata dia, hitung-hitungan itu kajian perusahaan migas asing yang memiliki kepentingan di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation. "Setelah kami cek angka-angkanya ngawur. Dan pejabat yang bersangkutan hanya terima (masukan) dari perusahaan asing. Dan ditakut-takuti ada palung dalam. Setelah diselidiki ternyata ada darah yang rendah," kaya Rizal.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengeritik pedas SKK Migas. Kata dia pejabat-pejabat SKK Migas banyak yang tidak berpikir independen meski gajinya besar. Penolakan pembangunan floating itu pun datang dari masyakarat Maluku.

Rizal mengatakan masyakarat Maluku tak mau kejadian sumberdaya perikanan lebih banyak diambil oleh asing ketimbang untuk masyakarat Maluku. Oleh karena itu lah, dia mendesak agar penandatangan itu dibatalkan oleh Kementerian ESDM sebagai kementerian yang berwenang.

"Saya enggak mau debat soal kewenangan. Karena pejabat harus dalam batas konsitusi. Tidak bisa pejabat yang seenaknya bilang 'ini kewenangan saya'," ucap Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com