Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri: Di Indonesia Banyak Fenomena Menyesatkan Berbasis Populisme

Kompas.com - 07/10/2015, 22:46 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyampaikan, pola pikir pembuat kebijakan di Indonesia cenderung populis, tapi susah diterima secara logika.

Salah satu contohnya, kata Faisal, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai swasembada garam industri. Faisal mengatakan, tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai swasembada sebuah komoditas apabila mengandalkan hanya pada petani rakyat.

“Swasembada sapi juga demikian. Karena apa? Karena saya sama tetangga saya, makanan sapinya saja sudah beda. Padahal, standar di seluruh restoran itu sama,” kata Faisal mencontohkan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Menurut Faisal, rencana pemerintah untuk mencapai swasembada garam industri, harus dilakukan dengan langkah korporatisasi seperti yang dilakukan di India. Sebab, saat ini luas lahan yang dimiliki tiap-tiap petani garam hanya 0,75 hektar.

Tentu saja, dengan kepemilikan luas lahan yang amat sempit, sangat sulit untuk mendorong produksitivas, apalagi meningkatkan kualitas. Untuk urusan meningkatkan kualitas itu sendiri, Faisal berharap PT Garam (Persero) bisa mengambil produksi garam rakyat ketimbang ikut-ikutkan memproduksi garam konsumsi.

Sayangnya, realitas yang terjadi, Faisal menambahkan PT Garam saat ini malah bersaing dengan petani garam rakyat. Alih-alih meningkatkan kualitas produksi garam rakyat, pemerintah juga memberikan izin impor garam kepada PT Garam.

“Jadi banyak di Indonesia itu, fenomena menyesatkan berbasis populisme. Rakyat, rakyat, rakyat,” kata mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu.

Terakhir, Faisal menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa memberdayakan petani garam rakyat agar derajat mereka terangkat. Caranya, tidak hanya dengan memberikan bantuan terpal, tetapi juga meminta PT Garam untuk menyerap produksi garam rakyat serta meningkatkan kualitasnya.

Jika perlu, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PT Garam digunakan untuk peningkatan kualitas garam rakyat. “Maksud saya, jangan mengurus negara ini dengan emosional, sentimentil. Kalau tidak, sampai kiamat pun petani (garam) akan begini terus (tidak sejahtera) karena populism yang sesat,” tandas Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com