Di Banggar, Rizal Ramli Blakblakan soal KKN dalam Perpanjangan Kontrak Freeport

Rizal tidak mau apabila tipe para pejabat lama dalam menyetujui kontrak karya kembali hadir pada era Joko Widodo ini. Tipe itu, dia sebutkan, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Setiap perpanjangan kontrak itu, terjadi KKN,” kata Rizal, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Salah satu yang menjadi perhatian Rizal yakni terkait royalti baik tembaga, perak, dan emas yang hanya sebesar 1 persen. Rizal meminta, apabila disepakati bahwa operasi Freeport diperpanjang, maka royaltinya menjadi 6 persen hingga 7 persen.

“Kalau awal Orba enggak apa-apa 1 persen karena mungkin belum banyak investor yang mau masuk, dan Indonesia belum siap. Maaf lagi, pejabatnya mudah disogok sehingga terjadi perpanjangan kontrak yang term-nya tidak berubah sama sekali,” ungkap Rizal.

Memang, sejak kontrak pertamanya tahun 1967, royalti yang disepakati Freeport dalam kontrak karya tidak berubah. Amandemen kedua kontrak karya tahun 1991 pun tidak memberikan perubahan signifikan dari sisi royalti.

Anak usaha Freeport McMoRan itu baru menyepakati perubahan royalti menjadi 3,75 persen sebagai salah satu klausul renegosiasi kontrak karya ketiga, yang akan berlaku pasca-2021.