Setahun Jokowi-JK, Realisasi Tol Laut Belum Memuaskan

Namun, di mata para pengusaha logistik nasional, realisasi program unggulan Pemerintahan Jokowi-JK tersebut, masih jauh dari kata memuaskan.

Banyak rencana pembangunan yang dikemukakan pemerintah, tapi implementasinya masih belum terlihat, apalagi dirasakan manfaatnya.

"Selama setahun ini pemerintahan Jokowi menjalankan tol laut yang salah kaprah; lebih banyak membuat jalan tol daripada membenahi transportasi laut kita. Tidak ada kemajuan yang berarti untuk sektor transportasi laut yang menjadi program prioritas Jokowi," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita kepada Kompas.com, Jakarta.

Dia menjelaskan, berbagai masalah klasik di sektor kemaritiman belum mampu diatasi hingga hari ini.

Masalah klasik tersebut diantaranya yakni lamanya waktu inap barang di pelabuhan (dwell time), pungutan di pelabuhan terus terjadi, dan pembangunan infrastruktur logistik banyak yang belum dimulai.

Menurut Zaldy, hanya ada satu program di sektor logistik yang dinilai bisa memberikan dampak yakni program Pusat Logistik Berikat yang tercantum dalam paket kebijakan ekonomi jilid II.

Namun, kata dia, sayangnya Peraturan Pemerintah program tersebut belum juga ditandatangi Presiden Jokowi.

"Jadi secara keseluruhan review dari Pemerintahan Jokowi selama 1 tahun ini untuk bidang logistik adalah rencana banyak, implementasi sedikit dan harapan kita mulai memudar," kata dia.

Meski begitu pengusaha logistik masih sangat berharap pemerintah mampu mewujudkan program tol laut dan memenuhi janjinya menurunkan biaya logistik nasional yang tinggi sarat izin.

"Kita berharap Pemerintahan Jokowi-JK menjalankan amanatnya dengan konsisten sesuai janjinya untuk menurunkan biaya logistik Indonesia. Kondisi Logistik kita sudah sangat genting dengan biaya yang paing tinggi di ASEAN," tutur Zaldy.

baca juga: Apa Kabar Tol Laut Jokowi?