PLN Nilai Program Pengadaan 35.000 Megawatt Bisa Tertunda Tanpa Dukungan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Diretur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui adanya kendala terkait pembebasan lahan dalam merealisasikan program pembangkit listrik 35.000 megawatt beserta pembangunan transmisinya. Tanpa dukungan masyarakat terkait pembebasan lahan, Sofyan pesimistis salah satu program unggulan pemerintah itu bisa direalisasikan sesuai target.

"Ke depan, tanpa dukungan masyarakat dalam rangka pembebasan lahan yang dilewati sutet, dan sebagainya, maka kita akan ditunda. Ini yang dicari solusi oleh Pak Wapres," kata Sofyan seusai mengikuti rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Sofyan, rapat dengan Wapres di antaranya membahas kendala program pengadaan listrik 35.000 megawatt. Sudah enam hingga tujuh tahun ini persiapan pembangunan transmisi dan gardu induk belum selesai karena terkendala pembebasan lahan. Ada penolakan masyarakat di sejumlah daerah terkait rencana pembangunan infrastruktur pembangkit listrik ini.

Menurut Sofyan, nilai ganti rugi yang diminta masyarakat cenderung lebih tinggi dari harga yang ditetapkan perusahaan penilai sehingga sulit dipenuhi pemerintah.

"Contoh begini, harga NJOP cuma Rp 20.000, transaksi dari perusahaan penilai yang ditunjuk negara harganya Rp 100.000, masyarakat minta Rp 400.000. Sedangkan dia cuma butuh tiga tiang, yang 100 tiang sudah jadi, bagaimana dong?" ujar Sofyan.

Atas dasar itu, lanjut dia, PLN perlu membentuk tim yang melibatkan institusi lain seperti Kejaksaan dalam mempercepat proses pembebasan lahan. Sofyan juga menyampaikan bahwa sebenarnya proses pembebasan lahan bisa menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Namun, menurut Sofyan, mekanisme tersebut memerlukan waktu panjang. "Butuh 7 hingga 8 bulan kalau dia normal. Kalau dia kasasi, dan sebagainya, akan panjang lagi. Hal-hal ini yang didiskusikan dengan Pak Wapres," kata Sofyan.

Fokus pembangkit listrik besar

Sofyan juga menyampaikan bahwa pemerintah kini fokus pada proyek pengadaan listrik yang tergolong besar. Pelaksanaan proyek pembangkit listrik yang tergolong besar akan dikebut dalam sisa empat tahun pemerintahan.

Proses pengadaan proyeknya pun tidak melalui tender melainkan lewat mekanisme penunjukkan langsung.

"Jadi pembangkit itu ada yang selesai 4-5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Nanti yang kecil-kecil, 2-3 tahun itu tahun depan kita adakan. Sekarang yang besar dulu untuk ekspansi, di Tanjung Jati B, Indramayu, Cilacap, Cirebon. Itu ekspansi tidak tender, langsung tunjuk, angkanya mungkin berkisar 4.000 megawatt," ucap Sofyan.