Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dorong BUMN untuk Berani Lakukan Merger

Kompas.com - 21/10/2015, 20:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih baik melakukan merger supaya bisa berkembang. Perubahan pola pikir manajemen juga didesak Jokowi harus segera dilakukan agar BUMN bisa jadi penggerak terdepan pembangunan di Indonesia.

"Saya ingin BUMN kita menjadi besar, entah lewat merger, revaluasi aset atau lainnya. Keinginan kita menjadikan BUMN yang besar dan lincah, sehingga bisa dibuat terlebih dulu suatu holding jadi tidak sistem sendiri-sendiri," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di hadapan direksi BUMN di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2015).

Jokowi mengungkapkan, tugas dan fungsi BUMN memang untuk mencari keuntungan. Namun, diharapkan BUMN juga bisa berperan sebagai lokomotif pembangunan di Indonesia. Menurut dia, jika negara lain bisa bertumpu pembangunannya pada BUMN, maka Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, BUMN-BUMN yang memberanikan diri merger mulai dari sektor perbankan, semen, hingga konstruksi sudah menunjukkan adanya perkembangan. Bahkan sejumlah perusahaan pelat merah itu kini menjadi perusahaan yang sehat dan kuat.

"Seperti Pelindo, seharusnya sudah mengarah ke sana, ada Pelindo I, II, III, IV. Seharusnya ada dalam satu sistem nasional yang membuat biaya transportasi murah, logistik murah. PLN juga bisa memulai, mungkin dimulai barengan dulu di merger BUMN dengan pengembangan kerja sama. Ini harus sudah dimulai," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mulai meyiapkna perusahaan-perusahaan negara itu untuk mau melakukan joint venture.

"Saya lihat yang sudah berani joint venture sudah kelihatan besar, kelihatan manajemennya lebih baik," ucap dia.

Jokowi mengaku sudah memegang semua data BUMN dan kinerjanya. Dia menyatakan ke depan, dirinya akan fokus membenahi BUMN, termasuk pembenahan manajemen. Dia menilai, BUMN seharusnya bisa cepat berinisiatif apabila ada program pemerintah yang bisa digarap.

"Mendukung perumahan 1 juta, misalnya, yang berkaitan dengan ini harusnya langsung nggak sudah diperintah oh saya akan masuk ke sini. Saling berbicara lah antar BUMN, jangan saling bersaing," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com