Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI: Dukung DPRD Kebumen Isi Peluang TKI di Sektor Formal

Kompas.com - 27/10/2015, 21:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI mengatakan, untuk itulah saat ini harus ada lembaga pelatihan di kabupaten/kota yang mampu menciptakan calon TKI dengan kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.

Terkait hal itu, peran dari dinas maupun dari pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) calon TKI.

Peluang penempatan TKI sektor formal maupun permintaan TKI dengan skil cukup besar sangat tinggi. Permintaan tersebut mulai dari negara-negara Timur Tengah sampai Asia Pasifik. 

"Selama ini stigma TKI di masyarakat adalah pembantu, Kami sekuat tenaga mengubah stigma bahwa TKI itu tidak hanya pembantu saja, tapi juga termasuk pilot, pramugari, dokter, perawat semuanya ini adalah TKI," ujar Agusdin usai menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen ke BNP2TKI, Selasa (27/10/2015).

Melalui kunjungan itu diharapkan DPRD Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman persepsi yang sama dengan BNP2TKI sehingga langkah operasionalnya akan sama berupaya mengisi peluang TKI formal dan skil.

Selain memberikan penjelasan terhadap anggota komisi seputar dunia TKI, Agusdin mendengarkan bermacam keluh kesah dari DPRD, salah satunya dari Dian Lestari. Dian meminta BNP2TKI untuk ikut mencermati fenomena angka perceraian TKI yang meningkat dan meminta dicarikan solusinya.

Agusdin menyatakan bahwa pemerintah di daerah harus berusaha sekuat tenaga menciptakan peluang kerja bagi masyarakatnya. Hal itu dibutuhkan agar tidak banyak masyarakat menjadi TKI.

Setiap tahunnya lebih kurang 2,8 juta orang angkatan kerja di Indonesia memasuki pasar kerja. Dari jumlah itu yang terserap lapangan pekerjaan di dalam negeri diperkirakan 1,5 juta orang.

Dengan kapasitas perkiraan pertumbuhan ekonomi 6 persen, tiap satu persen pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyerap 250 ribu angkatan kerja saja. Dengan demikian, ada satu juta orang lebih tambahan angkatan kerja yang tidak terserap bekerja di dalam negeri.

"Oleh karena itu diperlukan jalan keluar dengan memberikan pilihan bekerja di luar negeri. Karena bekerja merupakan hak warga, maka negara memfasilitasi warga negaranya yang akan bekerja di luar negeri," kata Agusdin.

Turut hadir Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan R. Wisantoro, serta jajaran Eselon III dari Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, dan Direktorat Pelayanan Pengaduan BNP2TKI. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com