BP2TKI Ajak "Stakeholder" Jawa Timur Berdayakan TKI Purna

"Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakat di sekitarnya, bahkan dimungkinkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya, Tjipto Utomo, Sabtu (31/10/2015).

Untuk memberdayakan mantan TKI tersebut, lanjut Tjipto, upaya yang dilakukan BNP2TKI melalui LP3TKI Surabaya adalah mengadakan pelatihan kewirausahaan TKI Purna terintegrasi. LP3TKI melibatkan kalangan pemangku kebijakan dan mitra lokal lainnya.

"Agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakat di sekitar tempat tinggalnya," lanjut Tjipto.

Tjipto menjelaskan, terkait pelatihan tersebut, peran para stakeholder dan mitra lokal yang berada di daerah tinggal atau domisili TKI mempunyai peran sangat berarti. Dengan keterlibatan mereka, lanjut Tjipto, diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian TKI dan keluarganya, serta masyarakat yang ada di sekitarnya.

"Lebih jauh lagi, roda perekonomian di daerah tinggal eks TKI tersebut menjadi hidup. Implikasinya lagi, jika roda perekonomiannya terus bergerak dan meningkat, maka pendapatan bagi daerah menjadi bertambah dan meningkat," tambahnya.

Tjipto mengatakan, mengenai stakeholder dan mitra lokal daerah yang dimaksud adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Perbankan dan atau Lembaga Keuangan Daerah, Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga-lembaga peduli TKI lainnya.

"Mereka inilah yang kita libatkan didalam memberikan motivasii maupun pencerahan dalam berwirausaha kepada kalangan eks TKI dan keluarga TKI yang ada di daerahnya," kata Tjipto.

Adapun maksud dan tujuan pelatihan itu, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 17 Tahun 2015 tentang “Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKI-B/WNIO dan Kelyarganya” adalah untuk memberikan motivasi dan membuka wawasan kepada peserta latih.

Pelatihan itu juga akan memberikan pengetahuan terkait pengembangan ekonomi produktif yang meliputi wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya  dengan memanfaatkan penghasilan selama diperoleh saat bekerja di luar negeri, potensi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, misalnya sumber daya alam, dan lain-lain.

"Dengan begitu, para TKI purna dan keluarganya nantinya dapat memperoleh penghasilan secara terus-menerus untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Pada akhirnya, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru," kata Tjipto.

Usaha unggulan 

Kegiatan "Pelatihan Kewirausahaan TKI Purna Terintegrasi" di Jawa timur diagendakan terbagi dalam 20 paket pada Oktober dan November 2105 ini di 10 kabupaten, yakni Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lamongan, Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, Magetan, dan Ponorogo.

Untuk 10 paket pertama telah diadakan di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Gambiran dan Kecamatan. Di Jember kegiatan tersebut diadakan di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Umbulsari, sementara di Malang diadakan di Kecamatan Turen dan Kecamatan Pagelaran.

Adapun di Kabupaten Blitar kegiatan pelatihan itu digelar di Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Kanigoro. Sementara itu, di Lamongan diadakan di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

Kemudian, untuk 10 paket kedua diadakan pada November di Kabupaten Tulungagung, Kediri, Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Pelatihan diadakan selama 6 hari berturut-turut diikuti sebanyak 25 orang, terdiri dari unsur eks TKI-B/WNIO, serta TKI purna dan keluarga TKI. Selama pelatihan, peserta latih diberikan materi pelatihan berupa teori, praktik, serta membentuk kelompok kerjasama usaha dan pemasaran.

"Melalui pelatiihan kewirausahaan TKI purna terintegrasi ini diharapkan, nantinya peserta latih dari tidak tahu menjadi tahu mengenai kesempatan-kesempatan berbisnis atau berwirausaha. Dari tidak mampu mengatasi kesulitan sendiri, mereka berubah menjadi mandiri," tutup Lisna.