Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Permasalahkan Penolakan DPR terhadap PMN

Kompas.com - 02/11/2015, 13:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan keputusan DPR RI yang tidak menyetujui anggaran penyertaan modal negara (PMN). Pengesahan APBN 2016 dilakukan tanpa membawa anggaran PMN di dalamnya.

"Ya enggak masalah, kan itu bukan ditolak," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Bambang mengaku menemui Presiden di Istana untuk melaporkan sejumlah hal. Salah satu laporannya adalah mengenai APBN 2016 dan sikap DPR RI terhadap anggaran PMN.

Ia menuturkan, laporan tersebut baru ia sampaikan karena pada pekan lalu Presiden disibukkan oleh kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dan memantau lokasi serta korban bencana asap di Sumatera. "Update saja, ya (tentang) semuanya," ucap Bambang.

Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2016 disahkan menjadi undang-udang tetapi postur anggaran penyertaan modal negara (PMN) ditunda pengesahannya.

"Mengenai PMN, dikembalikan kepada komisi terkait yang akan dibahas dalam APBNP 2016 yang akan datang," kata Wakil Ketua DPR yang memimpin jalannya rapat paripurna, Taufik Kurniawan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015) malam.

Anggaran PMN menjadi polemik dan mendapat penolakan keras dari DPR. Alasannya karena jumlahnya yang terlalu besar mencapai lebih dari Rp 30 triliun dianggap membebani kas negara, dan rentan disalahgunakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com