Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gas Murah untuk Nelayan Tunggu Presiden Teken Perpres

Kompas.com - 09/11/2015, 14:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat nelayan kecil harus sedikit bersabar untuk dapat menikmati energi murah, berupa elpiji untuk kapal-kapal tangkap. Sebab, sampai hari ini pemerintah belum merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga elpiji untuk Kapal Perikanan Nelayan Kecil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Wiratmaja Puja dalam paparan Minggu kemarin (8/11/2015) mengatakan, lelang konverter kit untuk nelayan belum bisa dilakukan, lantaran menunggu payung regulasi berupa Perpres. Akibatnya, distribusi pun tidak bisa dilakukan.

“Datanya sudah lengkap, nelayan yang mau kita pilih, kita berikan tahun ini rencananya. Sebetulnya sudah lengkap semua tapi karena dasar regulasinya belum terbit, jadi kami menunggu regulasi,” ujar Wiratmaja.

Bukan hanya Perpres untuk konverter kit nelayan saja yang belum terbit, pemerintah juga belum merampungkan revisi Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. Padahal, Wiratmaja menyampaikan, saat ini pihaknya terus menjalankan pembangunan SPBG.

“Dari rencana kita membangun 22 unit tahun ini, sedang dibangun 18 unit. Sedangkan 4 unit lagi tidak bisa dibangun, karena lahan tidak dapat dan gagal lelang. Dari sisi konverter kit memang belum bisa kita lelangkan sampai saat ini, karena menunggu Perpres untuk terbit,” kata Wiratmaja menjelaskan program konversi BBM ke BBG.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji berharap, Kementerian ESDM segera merampungkan roadmap konversi BBM ke BBG, dan menyelesaikan standar konverter kit untuk elpiji nelayan, agar program ini berjalan.

“Kami menunggu dari mereka, apakah mereka akan menyelesaikan di tahun ini yang tinggal satu setengah bulan, atau tahun depan,” kata Narmoko, di kantor KKP, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Sebagai informasi, program konversi BBM ke BBG untuk nelayan menjadi salah satu fokus dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis September lalu.

Narmoko mengatakan, pihak KKP saat ini masih menunggu kementerian teknis yang mengurusi ‘hulu’ program konversi ini, yakni Kementerian ESDM.

“Kita masih tunggu dari Kementerian ESDM. Tapi saya kira itu tugasnya di Kementerian ESDM. Perpres belum keluar kita tunggu dari mereka hulunya mereka,” kata Narmoko.

Lebih lanjut dia mengingatkan, meskipun penggunaan elpiji bisa membuat biaya energi nelayan lebih murah, namun yang terpenting harus ada jaminan keselamatan, dan jaminan ketersediaan gasnya.

Narmoko menambahkan, KKP menargetkan program konversi ini bisa menyasar nelayan-nelayan dengan kapal berukuran kecil di bawah 5 gross tonage, yang jumlahnya sekitar 1,5 juta nelayan.

“Koordinasi dengan ESDM kita sering rapat. Cuma kan hulunya mereka. Kalau mereka tidak selesaikan soal ini, kita tidak bisa kerja,” kata Narmoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com