Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto dan Sudirman Hanya Riak di Permukaan Freeport

Kompas.com - 22/11/2015, 21:57 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham Freeport dinilai hanya riak di permukaan.

Menurut pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, persoalan Freeport tidak hanya sebatas persoalan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atau Ketua DPR RI Setya Novanto.

"SN (Setya Novanto) atau SS (Sudirman Said) hanya riak di permukaan," ujar Noorsy dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Dia meyakini ada kekuatan lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang sangat berkepentingan terhadap persolan Freeport di Indonesia.

Oleh karena itu, ucap dia, masyarakat perlu melihat dan menganalisis persolan Freeport secara cermat dengan sudut pandang yang luas, yakni geo-ekonomi.

Pertama, Noorsy meyakini persoalan Freeport ada sangkut pautnya dengan Amerika Serikat (AS). Sejak krisis 2008 dan tekanan manufaktur China begitu masif, AS dinilai masih punya kemampuan bertahan.

Penyebabnya, ucap dia, ialah karena AS memiliki cadangan emas yang sangat banyak meski cadangan devisanya tak begitu besar.

Lantaran emas itu, apa pun kebijakan AS masih bisa dipercaya oleh stakeholder ekonomi. Oleh karena itu, ucap dia, keberlanjutan bisnis Freeport yang juga menambang emas di Indonesia sangat kental dengan kepentingan ekonomi politik AS.

Kedua, Noorsy meyakini persoalan Freeport di Indonesia lebih dari sekadar Sudirman Said dan Setya Novanto. Apabila DPR RI ingin persoalan tersebut tuntas, Noorsy mengusulkan hak interpelasi dimunculkan kepada Sudirman karena membuat surat kepada Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett pada 7 Oktober 2015.

Menurut dia, isi surat itu jelas menunjukkan bahwa Sudirman menjanjikan penataan atau revisi aturan demi perpanjangan kontrak Freeport.

Padahal, kata Noorsy, peraturan atau perundang-undangan tak boleh disesuaikan demi kepentingan asing. Bila itu dilakukan, dia yakin pihak-pihak yang berkepentingan akan terkuak ke permukaan.

Sementara itu, kepada Setya Novanto, Noorsy mengatakan bahwa politisi Golkar itu memang orang yang tak bisa dipercaya. Menurut dia, rekam jejak Setya Novanto selama ini bisa jadi acuannya.

Bahkan, menurut dia, terpilihnya Setya sebagai Ketua DPR RI merupakan kesalahan partai-partai Koalisi Merah Putih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com