BPS Didorong Jadi "Leader" Data Pangan

Soal data pangan, misalnya, dia mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menjadi leader, lantaran relatif independen.

Menurut dia, BPS bisa menjadi leader data pangan, sebab pengumpulan data yang dilakukan instansi pemerintah itu menggunakan metode yang objektif.

BPS menggunakan metode sampling seluas 22.000 hektare dengan teknik ubinan. Sementara dinas pertanian di daerah melakukan pengumpulan data dengan metode non-objektif, yaitu dengan eye estimate, alias sejauh mata memandang.

"Kalau saya sebut tadi, metode Luki. Lu (kamu) kira-kira," seloroh Bustanul, dijumpai usai diskusi Smart FM, Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Padahal, lanjut Bustanul, validitas data pangan ini berdampak jauh bukan hanya dalam pengambilan keputusan kebijakan impor beras, tetapi juga perencanaan program pembangunan pertanian.

Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, yakni dari sekitar Rp 16 triliun menjadi Rp 32,7 triliun.

Banyak program pembangunan pertanian, mulai dari subsidi benih, pupuk, pembangunan irigasi serta alat mesin pertanian yang memerlukan data yang akurat sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Sayangnya, memang, kata Bustanul, tidak bisa dipungkiri ada indikasi-indikasi mark-up akibat data yang tak akurat.

Sebut saja, luas lahan yang berdasarkan foto satelit hanya sekitar 8 juta hektare, namun dilaporkan mencapai 14,1 juta hektare.

"Terus terang saya meragukan kalau quality control kita dikembalikan lagi pada administrator (Kementerian Pertanian). Adminiatrator itu ada kepentingan, apalagi atasan mereka adalah politisi, yang punya kepentingan juga produksinya harus terus naik," kata Bustanul.

"Dan itulah mengapa juga, independensi BPS harus teruji si situ. BPS harus mampu menjadi leader. Kalau itu terjadi, separuh pekerjaan sudah bisa diselesaikan," ujar dia.