Data Pangan Tak Akurat, BPS dan Kementan Saling Tuding

JAKARTA, KOMPAS.com - Silang pendapat antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian soal data pangan terlanjur menjadi konsumsi publik pekan ini.

Kementerian Pertanian yang dituding menghasilkan data tidak valid, langsung melakukan pembelaan. (Baca: Soal Data Pangan Tidak Akurat, Ini Tanggapan Kementan)

Bagi Bustanul Arifin, pakar pertanian dari Universitas Lampung, seharusnya Kementerian Pertanian tidak perlu bersikap reaktif.

"Menurut saya ya, mereka tidak harus mengeruhkan informasi di ruang publik. Kayak begitu pecahkan saja di rapat kabinet. Kayak begini kan enggak bener juga," komentar Bustanul, ditemui usai diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Bustanul mengatakan, hal terpenting adalah di masa depan adalah memperbaiki kualitas pengumpulan data.

Sebab, data pangan yang akurat ini tidak hanya penting dalam program pembangunan pertanian, melainkan juga meminimalisasi terjadinya penyelewengan anggaran.

"Kalau dua instansi pemerintah berbeda pendapat, tidak harus di depan publik, tidak harus di depan media. Begitu enggak banyak gunanya. Malah informasinya menjadi tidak kondusif. Kita, masyarakat sudah cukup letih menerima informasi yang berseliweran seperti ini," kata Bustanul.

Namun di sisi lain, Bustanul juga melihat preseden ini bisa dimaknai positif dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki data pangan.

Setelah perombakan kabinet Jokowi-JK pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, yang pertama akan dilakukannya yaitu kalibrasi data.

"Proses hari ini yang menjadi headline di beberapa tempat itu salah satu dari upaya public debate, diskusi publik untuk proses kalibrasi itu. Karena toh, at the end of the day, kita lah user dari data itu," tutur Bustanul.