Kinerja Pemprov Tak Memuaskan, DAK dan TKD Terancam di Tahan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada beberapa daerah bisa ditahan pencairannya oleh pemerintah pusat. Hal itu menyusul masih banyaknya Pemerintah Provinsi yang tak memiliki kinerja akuntabilitas yang baik pada 2015 ini "Bagi daerah yang akuntabilitas baik akan lancar, sebagai bentuk penghargaannya dia akan didukung. Bagi yang akuntabilitasnya buruk ya nanti dulu, sehingga ada komitmen kuat perbaiki tata kelola pemerintah," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Menurut Yuddy, laporan evaluasi kinerja yang dikeluarkan kementeriannya menjadi tolak ukur apakah DAK akan ditransfer ke daerah atau tidak. Saat ini kata dia, pemerintah menganggarkan DAK Rp 100 juta kepada setiap kabupaten atau kota.

Sementara, untuk provinsi angkanya lebih besar yakni Rp 250 juta. "Ini semua kan untuk perkuat dan perkokoh daya saing bangsa dengan tata kelola yang baik. Kalau misalnya kinerja pemerintah buruk maka tidak hasilkan daya saing dan tata kelola yang baik," kata dia.

TKD DKI Jakarta tak dinaikkan

Selain akan menahan DAK, pemerintah pusat juga tak akan menaikkan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kinerja pemprovnya tak memuaskan. Salah satu Pemprov yang TKD-nya tak akan dinaikkan adalah DKI Jakarta. "DKI sebenarnya (penilaiannya) meningkat, karena sebelumnya C. Bukan enggak ada masalah, tapi belum begitu memuaskan. Tapi tunjangan kinerjanya juga belum perlu dinaikkan. Hasil kerja birokrasinya belum memuaskan," ucap Yuddy.

Menurut dia, kinerja buruk birokrasi di DKI bisa terlihat dari seringnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memarahi bawahannya. Menurut Yuddy, untuk PNS di Jakarta perlu ada evaluasi kinerja yang lebih ketat.

Sebab, saat ini, kata dia, PNS DKI Jakarta sudah mendapat TKD paling besar dibanding daerah lain. Jadi kata dia, wajar saja kalau Gubernur dan masyakarat menuntut kinerja birokrasi DKI Jakarta lebih baik dibanding di daerah Iain. "Kalau gaji sama saja, tapi tunjangan kan hebat. Camat saja tunjangan bisa Rp 20 juta, lebih malah bisa Rp 22-24 juta. Salah seorang Lurah bisa Rp 20 juta, saya yang tanya langsung ke yang bersangkutan, take home pay. Jadi di DKI harusnya kinerjanya maksimum, pelayanan lebih baik," tutur Yuddy.