Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Korupsi, BNP2TKI Gandeng KPK

Kompas.com - 18/12/2015, 16:01 WIB
Reza Pahlevi

Penulis

KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) terus berupaya melakukan pembenahan tata kelola program BNP2TKI yang sarat dengan kerawanan terjadinya tindak korupsi. Salah satu usaha itu adalah bekerja sama dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Direktur Gratifikasi KPK Asep Suwanda mengatakan KPK sudah memonitor situasi pelayanan TKI mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Setelah melihat proses tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk memperbaiki sektor yang bisa merugikan TKI. Langkah yang diambil antara lain meniadakan unit layanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta untuk mengantisipasi adanya oknum calo yang merugikan TKI.

Untuk mewujudkan hal itu, KPK memberlakukan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan ke kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN untuk memberikan pendidikan terhadap pencegahan tindak korupsi. “Sistem tersebut memunyai rencana aksi untuk mencari solusi agar terhindar dari tindak korupsi,” Tutur Asep Suwanda saat ditemui dalam acara rapat koordinasi teknis (rakornis) BPN2TKI, Bandung, Kamis (17/12/2015).

Asep melanjutkan, salah satu kegiatan lain adalah membentuk tunas-tunas integritas supaya menyebarkan informasi, membuat kebijakan, dan mencanangkan aturan internal dalam suatu lembaga pemerintahan, termasuk BNP2TKI. Kegiatan itu berupa pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek). Kelak, kegiatan ini bisa mencakup ke semua lapisan BNP2TKI. “Bukan kami yang mendidik internal suatu lembaga pemerintah, akan tetapi tunas-tunas inilah yang menyebarkan informasi terhadap internal lembaga tersebut, akan tetapi kami akan kawal dan awasi,” tuturnya.

Dok BNP2TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah merampungkan pemberdayaan terintegrasi kepada 15.000 TKI bermasalah (TKIB), TKI Overstayer (TKIO) dan TKI Purna serta keluarganya.

Tak hanya itu, KPK akan membuat rencana aksi lainnya dengan mengumpulkan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki tata kelola program kerja BNP2TKI dan mendiskusikan langkah-langkah yang bisa mencegah kerugian bagi TKI. "Seperti dapat diketahui, hasil  penyelamatan kerugian dari sisi pencegahan saat ini mencapai Rp 269 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono  membenarkan bahwa kerja sama dengan KPK dan lembaga lainnya adalah upaya untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. “Dengan hal ini bisa memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya, sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di tahun 2016,” ungkap Hermono.  

Dok BNP2TKI Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, dalam sosialisasi Pencegahan TKI Non-Prosedural di Gedung Balai Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Minggu (6/12/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com