Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKM Masih Kesulitan untuk Ekspor

Kompas.com - 19/12/2015, 20:30 WIB
Ramanda Jahansyahtono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dinilai kesulitan ketika ingin melakukan ekspor. Maka, pemerintah perlu untuk mendampingi UKM khususnya dalam memasarkan produknya ke luar negeri.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani SF Motik mengatakan, selama ini persyaratan dan administrasi kerap menjadi kendala UKM untuk mengekspor produknya.

Peraturan dan sistem yang dibutuhkan untuk menembus pasar internasional, kata Suryani, amat sangat rumit khususnya bagi pelaku UKM.

"Persyaratan perdagangan internasional atau perjanjian dengan suatu negara yang akan dimasuki pasarnya membutuhkan skill yang harus dipelajari lagi, karena cukup rumit. Hal ini sulit bagi para UKM," ujar Suryani di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Contoh sederhana, menurut dia, adalah persoalan bahasa Inggris. Menurutnya, penguasaan bahasa Inggris adalah persyaratan mutlak yang harus dimiliki untuk para pelaku UKM untuk bisa menembus oasar internasional.

Namun, kata dia, harus diakui bahwa tak banyak para pelaku UKM yang menguasai bahasa Inggris.

"Mayoritas pelaku UKM tidak terbiasa dengan bahasa Inggris yang notabene dibutuhkan untuk menembus pasar internasional," ujar Suryani yang juga Wakil Ketua Kadin ini.

Hal ini wajar, kata dia, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda misalnya dengan Singapura yang masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris.

"Kita mesti sadar kalau Indonesia itu negara dengan berbahasa melayu bukan bahasa Inggris. Sedangkan menembus pasar harus pake bahasa inggris," tutur dia.

Makanya, kata Suryani, daripada direpotkan oleh persyaratan, UKM baiknya dibantu oleh pemerintah untuk memasarkan produknya. Salah satunya membuat satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menampung dan memasarkan produk-produk UKM ke luar negeri.

Menurut dia, sistem ini pernah diterapkan di Jepang. Nantinya, BUMN ini akan bertindak sebagai penampung produk-produk UKM. Kata dia, dengan begini UKM cukup fokus untuk membuat produk yang berkualitas, tanpa harus dipusingkan oleh pemasaran.

"UKM fokus saja membuat produk yang bagus, biar pemerintah lewat BUMN ini yang urus pemasarannya," tutur dia.

Hal ini, menurut dia perlu untuk diterapkan. Karena bisa mengurangi ketimpangan dalam ekonomi. Menurut dia, selama ini ekspor kita hanya disumbang dari perusahaan - perusahaan besar, UKM tidak mengambil peranan besar.

Kata dia, supaya pihak yang menikmati ekspor bukan hanya 5 persen atau 10 persen masyarakat, tapi bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

"Jangan bangga jika 10 besar terkaya di ASEAN ada di Indonesia. Kita baru bisa bangga kalau kontribusi pertumbuhan ekonomi itu dari misalkan 80 persen masyarakat. Bukan hanya korporat raksasa," ucap Suryani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com