5 Masalah Ekonomi Indonesia yang Tidak Boleh Terulang di Tahun 2016

Persoalan pertama, adalah masalah penyerapan anggaran tahun 2015 yang terlambat. Hal ini, kata Berly disebabkan oleh susunan kabinet yang berganti-ganti.

"Sehingga program tak berjalan di waktunya semestinya," ujar Berly di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Persoalan kedua, adalah suku bunga The Fed yang kerap menghantui ekonomi Indonesia. Walau pada akhirnya, menurut Berky masalah suku bunga The Fed ini ternyata tidak berdampak mengerikan yang diduga sebelumnya.

"Kita takut kalau naik. Tapi pada akhirnya sehari setelah suku bunga naik, saham dan obligasi Indonesia malah merespon positif. Malah kedua se-ASEAN," ujar Berly.

Persoalan ke tiga, kata Berly adalah soal kebakaran lahan. Di tahun 2015 dia melihat kebakaran mengakibatkan masalah ekonomi yang serius.

Mengutip laporan triwulan III yang dikeluarkan Bank Dunia untuk Indonesia, Berly mengatakan kerugian dari kebakaran hutan ini mencapai Rp 200 triliun atau 10 persen dari APBN.

"Seharusnya pertumbuhan ekonomi kita tahun ini bisa lebih tinggi jika kebakaran dan asap itu bisa diantisipasi lebih baik," ujar dia.

Solusi untuk kebakaran hutan, kata Berly harus segera ditemukan secepatnya. Karena, kebakaran berpotensi untuk terjadi setiap tahun.

"Jangan hanya karena sudah hujan kita merasa masalah selesai, harus ditemukan solusinya agar tidak terulang tahun depan," katanya.

Persoalan keempat adalah soal pengurangan impor beras. Dia mengatakan, pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk mengurangi impor. Karena hal tersebut berdampak besar pada masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah atau miskin.

Menurut dia, untuk masyarakat miskin, beras menjadi komponen yang sangat vital. Beras merupakan 30 persen belanja orang miskin dan menjadi komponen terbesar belanja mereka.

Apalagi, tambah Berly, tahun ini ada keterlambatan pencairan angaran sehingga program irigasi, bibit dan program-program pertanian lainnya juga ikut terlambat.

"Swasembada memang bagus tapi butuh waktu, program seperti irigasi, pemupukan untuk bisa efektif minimal butuh 3 tahun. Kalau dipaksakan malah jadinya nyungsep," kata Berly.

Terakhir, adalah soal kegaduhan pejabat negara. Dia menyindir sikap Rizal Ramli yang dia sebut dengan "menambah kegaduhan".

Menurut dia, munculnya permasalahan dan perbedaan dalam satu kabinet adalah hal yang wajar. Namun, kata dia, masalah-masalah seperti itu tidak perlu dibawa ke ranah publik. Kata Berly, hal seperti ini hanya akan menambah permasalahan baru.

"Menteri yang seharusnya membantu presiden menyelesaikan masalah, malah menambah masalah buat presiden," ucap dia.