Tahun 2016, Titik Balik Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com -Tahun 2016 diharapkan menjadi tahun titik balik pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal yang bersifat mendasar telah disiapkan sepanjang tahun 2015.

Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia menyongsong tantangan dan peluang di 2016. Pengalaman berharga sepanjang 2015 menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan baru di tahun depan.

"Tahun ini pemerintah telah membangun fondasi yang kuat dalam politik anggaran. Pemerintah juga telah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak untuk program yang bermanfaat bagi rakyat. Yang tidak kalah penting, pemerintah telah mengubah haluan pembangunan menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, yaitu memulai pembangunan dari daerah terdepan dan tertinggal," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna, Rabu (23/12/2015), di Kantor Presiden di Jakarta.

Tahun 2015, kata Presiden, Indonesia menghadapi dampak pelambatan ekonomi dunia, harga komoditas yang turun, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta nilai tukar rupiah yang merosot. (baca juga: Maaf, Ekonomi Belum Seindah Harapan...)

Namun, tantangan dapat dilewati dengan baik. Pemerintah mampu meraih pencapaian penting, antara lain percepatan pembangunan jalan tol dan pembangunan jalur kereta api bandara.

Secara terpisah, ekonom senior Kenta Institute, Eric Alexander Sugandi, menyebutkan, tahun 2015 menjadi tahun konsolidasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah terobosan sudah dilakukan kendati tidak berlangsung optimal akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

"Setahun ini arahnya sudah benar, yakni deregulasi. Reformasi fiskal dan anggaran juga dilakukan, antara lain mengubah alokasi subsidi bahan bakar minyak. Hal ini berdampak besar terhadap anggaran," kata Eric di Jakarta, Jumat.

Presiden menyebutkan, dirinya telah memerintahkan agar anggaran yang didelegasikan ke kementerian dan lembaga negara segera direalisasikan pada awal 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Sekali lagi saya minta para menteri, terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN, harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 2016 berada pada kondisi yang sesuai dengan yang kita rencanakan, sekitar 5,3 persen," kata Presiden.

Fokus

Ke depan, pemerintah tetap fokus pada indikator penting berupa pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.

Seusai sidang kabinet paripurna terakhir di 2015 itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, Presiden tetap akan melanjutkan paket deregulasi. Hingga kini, sudah ada delapan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Kementerian Bidang Perekonomian diminta menyiapkan paket deregulasi sepanjang 2016.

"Prinsipnya, pemerintah menyiapkan paket deregulasi yang baik sehingga membuat pemodal nyaman berinvestasi dalam jangka panjang," kata Pramono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, salah satu fokus perhatian pemerintah adalah menyederhanakan 42.000 aturan yang menghambat iklim investasi. Regulasi itu tidak hanya terkait pemerintah pusat, tetapi juga penyederhanaan aturan di tingkat daerah.

Menurut Eric, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2016. Hal ini didukung dengan strategi jangka panjang yang konsisten, berupa transformasi struktural.

Namun, Eric juga mengingatkan agar pelaksanaan APBN 2016 harus lebih realistis. APBN Perubahan yang akan dibahas pada awal tahun depan harus mencerminkan kondisi riil, misalnya terkait penerimaan negara.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu jelek. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa dicapai pada 2016," katanya.

Dalam asumsi makro APBN 2016, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen dengan inflasi 4,7 persen. Adapun nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS. (NDY/IDR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Desember 2015, di halaman 1 dengan judul "Tahun 2016, Titik Balik Pemulihan Ekonomi".