Dana Ketahanan Energi, Pungli Negara kepada Rakyat?

"Sebelum ada payung hukum yang jelas, saya kira ini menjadi pungli kepada rakyatnya yang dilakukan oleh negara. Kalau kelembagaan belum jelas, nanti audit bahwa dana itu betul digunakan untuk ketahanan energi seperti apa?" tanya Tulus saat ditemui seusai diskusi di Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Tulus mengatakan, sebelum memungut dana ketahanan energi ini, pemerintah seharusnya membuat satu lembaga atau badan independen yang jelas, dengan pengelolaan dana yang bisa diawasi dan diaudit.

Dia menambahkan, potensinya sangat besar bahwa pungutan yang dihasilkan sangat rawan untuk diselewengkan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pun mengaku, potensi pungutan per tahun adalah Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun.

"Sebelum ada regulasi dan lembaga, itu (dana ketahanan energi) menjadi pungli dan rawan sekali untuk disalahgunakan," kata Tulus.

Senada dengan Tulus, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur akademisi, Rinaldy Dalimi, menuturkan, belum adanya dasar hukum yang jelas dari DKE tersebut menjadi masalah yang krusial untuk diselesaikan.

Rinaldy mengatakan, pemerintah tidak bisa menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai payung hukum pungutan DKE. Sebab, mengacu pada beleid tersebut, premi pengurasan energi fosil dikenakan pada sektor hulu.

Sementara itu, dalam konsep DKE ini, premi dikenakan di sektor hilir, yang dalam hal ini adalah harga jual bahan bakar minyak (BBM). Padahal, BBM yang dikonsumsi tidak seluruhnya diperoleh dari hasil pengurasan energi fosil dalam negeri, atau sebagian besar diperoleh secara impor.

"Oleh karena itu, pemerintah harus dengan tepat mendefinisikan dana ini dana apa? Apakah ini dana untuk menekan depletion rate? Kalau iya, tidak cocok (regulasinya). Kalau tidak dibuat aturannya, lalu dana ini untuk apa?" ujar Rinaldy.