Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembangkan Wilayah Tertinggal, Kementerian Desa Jalin Kemitraan dengan Vietnam

Kompas.com - 31/12/2015, 06:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi menjalin kemitraan dengan Vietnam untuk mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan wilayah yang tertinggal.

Kerjasama dilakukan dengan lawatan Menteri Desa, Marwan Jafar, ke negera yang dikenal dengan julukan Vietnam Rose tersebut.

“Kunjungan kali ini mengandung makna positif dan strategis untuk kedua negara terutama untuk kedua kementerian, yakni terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak,” ujar Marwan, usai menandatangani Letter of Intens (LoI) dengan Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Cao Duc Phat, di Vietnam, Rabu malam (30/12/2015).

Marwan menjelaskan, kerja sama difokuskan pada tiga bidang, antara lain pembangunan pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, dan sharing informasi terkait pengembangan pedesaan.

Sebagai keluarga besar Asean, baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kewajiban yang sama dalam mengembangkam sektor pertanian dan kawaaam pedesaan.

“Kesamaan kedua negara ini salah satunya jumlah desa yang begitu banyak. Di Indonesia, terdapat 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Dan diantara desa-desa tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 122 kabupaten yang masih memiliki predikat kawasan daerah tertinggal,” urainya.

Sementara itu Vietnam memiliki jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, dan 80.000 di antaranya merupakan masyarakat desa yang tersebar di daerah pedalaman, pegunungam, dan pulau.

“Oleh karena itu, kami bersepakat agara kerjasama ini secara khusus terfokus pada upaya pengembangan model pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, serta berbagi informasi terkait pengembangan pedesaan,” beber Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com