Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM "Ngotot" Ingin Pungut Dana Ketahanan Energi dari Rakyat

Kompas.com - 05/01/2016, 13:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) resmi ditunda setelah Presiden Joko Widodo mengambil keputusan penundaan tersebut dalam rapat kabinet terbatas (ratas), Senin (4/1/2016).

Sedianya, pungutan sebesar Rp 200 per liter Premium dan Rp 300 per liter Solar diterapkan mulai 5 Januari 2016.

Kendati sudah ditunda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan pihaknya tetap akan memungut sejumlah dana dari masyarakat untuk berbagai kebutuhan sektor energi, tidak hanya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus memyempurnakan persiapan, baik berupa landasan hukum yang lebih kuat dengan stakeholders (pemangku kepentingan)," tutur Sudirman melalui keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (5/1/2016).

Mantan Dirut PT Pindad (Persero) itu mengatakan, belajar dari negara-negara lain, pembentukan dan pengelolaan DKE menjadi penanda kehati-hatian dan kepedulian akan masa depan.

Bahkan, kata dia, negara kaya minyak seperti Norwegia pun telah membentuk dana semacam ini.

Dia merinci, Norwegia memiliki DKE senilai 17 miliar dollar AS, ditambah Petroleum Fund senilai 836 miliar dollar AS. Adapun Inggris dan Australia memiliki DKE masing-masing 1,5 miliar dollar AS dan 1,8 miliar dollar AS.

Atas dasar itulah, Sudirman menyampaikan pemerintah, masyarakat, dan dengan dukungan DPR harus melanjutkan upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi agar kembali ke jalur yang benar.

"Jalur yang diamanatkan oleh UU Energi dan PP Kebijakan Energi Nasional," kata Sudirman.

 
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, UU Energi Nomor 30 tahun 2007 tidak bisa serta-merta dijadikan dasar hukum untuk memungut dana dari masyarakat, yang diperuntukkan berbagai kebutuhan sektor energi.
 
"Oleh karena itu, tadi disepakati dalam rakor akan dibuatkan PP dari pasal 30 UU Energi dan juga ada Permen ESDM," jelas Darmin, Senin (4/1/2016).

Sementara itu, dihubungi terpisah  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi sebaiknya rencana pungutan DKE ini tidak hanya ditunda, melainkan dibatalkan saja.

"Harus diperjelas dulu apa blue print Dana Ketahanan Energi itu. Jangan asal comot, tapi (jadi) tak jelas juntrungannya," kata Tulus kepada Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Astra Honda Motor Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Jadwal Lengkap Perjalanan Ibadah Haji 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com