Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia: 40 Persen Kemiskinan Ada di Negara Berkembang

Kompas.com - 07/01/2016, 15:06 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menyatakan laju perekonomian yang melambat di negara-negara berkembang akan berdampak pada pertumbuhan global 2016. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi 2,9 persen untuk tahun ini.

Berdasarkan laporan bertajuk Global Economic Prospects, Bank Dunia menyebut perlambatan yang tetap berlangsung di sejumlah negara berkembang diperkirakan akan menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran.

Efek tidak langsung dari perkembangan di beberapa negara ini akan mempengaruhi pertumbuhan di negara-negara berkembang lainnya dan dapat mengancam prestasi yang telah tercapai dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Lebih dari 40 persen dari penduduk miskin dunia berada di negara-negara berkembang di mana pertumbuhan melambat sepanjang 2015,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan resmi, Kamis (7/1/2015).

“Negara berkembang sebaiknya berfokus pada situasi pelemahan ekonomi dan berupaya melindungi kaum yang paling rentan. Lanjutan upaya reformasi tata kelola pemerintahan serta dunia bisnis dapat membantu, serta juga menekan dampak dari perlambatan ekonomi di negara-negara maju," jelas Kim.

Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan lebih rendah dari yang diharapkan pada 2015, ketika harga-harga komoditas jatuh, perdagangan dan arus kapital menurun, dan berbagai gejolak finansial mempengaruhi perekonomian dunia.

Pertumbuhan yang lebih kuat tahun depan akan tergantung pada momentum di negara-negara maju, stabilisasi harga komoditas dan transisi gradual di Tiongkok terkait model pertumbuhan yang lebih bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com