Akhir 2015, Utang Pemerintah Capai Rp 3.089 Triliun

Pada 2014 utang pemerintah mencapai Rp 2.608 triliun atau setara dengan 209,7 dollar AS dan rasio terhadap PDB 24,7 persen.

Meski demikian, secara rasio kondisi tahun 2015 ini lebih rendah dibanding tahun 1998. Kala itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 57,7 persen, sedangkan nilainya sebesar Rp 551,4 triliun atau setara dengan 68,7 miliar dollar AS.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB tahun 2015 ini jauh dibawah maksimal yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Pembiayaan utang pada 2015 mencapai Rp 382,3 triliun ekuivalen dengan 27,6 miliar dolar AS. Tambahan utang neto itu tumbuh 50,9 persen dibanding tambahan utang neto tahun 2014 yang sebesar Rp 253,2 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan pertumbuhan utang itu sejalan dengan peningkatan di berbagai pos belanja infrastruktur antara lain pertumbuhan belanja modal Kementerian/Lembaga (K/L) 45 persen, pertumbuhan DAK 71,9 persen, pertumbuhan PMN 1200 persen dan alokasi baru Dana Desa.

Sedangkan itu untuk realisasi belanja negara akhir 2015 sebesar Rp 1.810 triliun.

Jumlah utang tersebut dipergunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 724,3 triliun. Belanja Non K/L sebesar Rp 462,7 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 623 triliun.

Selain itu terdapat pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 70,4 triliun. Realisasi belanja negara dan pengeluaran PMN itu selain dibiayai dengan pembiayaan utang Rp382,3 triliun juga dibiayai dengan pendapatan negara Rp 1.491,5 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan Pemerintah tetap menjaga risiko utang 2015 tetap terkendali.

Tercermin dari indikator risiko utang antara lain rata-rata jatuh tempo utang yang cukup panjang yaitu 9,7 tahun, merupakan jangka waktu yang sangat aman.

Porsi utang dalam mata uang rupiah meningkat hingga mencapai 56,2 persen dari total utang sehingga menurunkan risiko terhadap perubahan kurs. Porsi utang dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 86,2 persen dari total utang, sehingga relatif aman terhadap perubahan tingkat bunga global.

Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra mengungkapkan kondisi utang pemerintah karena kondisi ekonomi dan sosial serta fokus kebijakan yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya.