Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Swasta "Gila-gilaan" Investasi di Kelistrikan dan Jalan Tol

Kompas.com - 11/01/2016, 12:42 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan Investasi 3 jam resmi diluncurkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (11/1/2016).

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dalam acara peluncuran layanan tersebut ingin investasi pada dua sektor infrastuktur kian besar. Dua sektor yang dimaksud yakni listrik dan jalan tol.

"Kita harapkan investasi dari swasta masuk ke listrik, masuk (juga) ke jalan tol lebih besar lagi," ujar Kalla.

Peranan swasta pada proyek infrastruktur kelistrikan sangat besar. Dari 35.000 megawatt pembangkit listrik yang dicanangkan pemerintah, swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan jatah 25.000 megawatt. Sementara PLN hanya 10.000 megawatt.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said sempat mengatakan kalau investasi program pembangkit listrik 35.000 megawatt mencapai Rp 1.100 triliun.

Tahun lalu kontrak pembangunan 17.000 megawatt pembangkit listrik sudah diteken. Sementara PLN telah menyediakan Rp 76 triliun untuk mega proyek tersebut.

Sementara untuk infrastruktur jalan tol, Kalla menilai adanya peluang bagi para pengusaha untuk terus berinvestasi lebih besar. Sebab, kata dia, demand masyarakat akan jalan tol semakin besar.

Misalnya, tutur Wapres, adanya demand yang besar saat liburan akhir tahun lalu. Saat itu jalan tol macet total karena membludaknya kendaraan masyarakat untuk berlibur.

"Tidak menyangka jalan tol macet, jadi berapapun banyaknya jalan dibangun tetap laku. Hal-hal yang kelihatannya masalah, justru sebenarnya kesempatan untuk itu (investasi)," kata Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com