Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Swasta "Gila-gilaan" Investasi di Kelistrikan dan Jalan Tol

Kompas.com - 11/01/2016, 12:42 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan Investasi 3 jam resmi diluncurkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (11/1/2016).

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dalam acara peluncuran layanan tersebut ingin investasi pada dua sektor infrastuktur kian besar. Dua sektor yang dimaksud yakni listrik dan jalan tol.

"Kita harapkan investasi dari swasta masuk ke listrik, masuk (juga) ke jalan tol lebih besar lagi," ujar Kalla.

Peranan swasta pada proyek infrastruktur kelistrikan sangat besar. Dari 35.000 megawatt pembangkit listrik yang dicanangkan pemerintah, swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan jatah 25.000 megawatt. Sementara PLN hanya 10.000 megawatt.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said sempat mengatakan kalau investasi program pembangkit listrik 35.000 megawatt mencapai Rp 1.100 triliun.

Tahun lalu kontrak pembangunan 17.000 megawatt pembangkit listrik sudah diteken. Sementara PLN telah menyediakan Rp 76 triliun untuk mega proyek tersebut.

Sementara untuk infrastruktur jalan tol, Kalla menilai adanya peluang bagi para pengusaha untuk terus berinvestasi lebih besar. Sebab, kata dia, demand masyarakat akan jalan tol semakin besar.

Misalnya, tutur Wapres, adanya demand yang besar saat liburan akhir tahun lalu. Saat itu jalan tol macet total karena membludaknya kendaraan masyarakat untuk berlibur.

"Tidak menyangka jalan tol macet, jadi berapapun banyaknya jalan dibangun tetap laku. Hal-hal yang kelihatannya masalah, justru sebenarnya kesempatan untuk itu (investasi)," kata Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com