Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Apa Benar Kita Mau Pakai Minyak Mentah Kita Sendiri?

Kompas.com - 11/01/2016, 14:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, pihaknya akan berdiskusi mendalam dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) impor minyak mentah (oil crude) via agen penjualan luar negeri (trader).

Hal tersebut disampaikan menanggapi rencana SKK Migas meminta relaksasi PPN impor dari minyak mentah yang dihasilkan lapangan di domestik, namun harus ditransaksikan melalui trader luar negeri, seperti Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Exxon Mobil Indonesia (Exxon).

Bambang menjelaskan, pihaknya berpendapat apabila minyak tersebut memang dari lapangan domestik, seharusnya memang tidak perlu dikena PPN impor.

"Ini yang agak aneh karena dia perlu pakai trader, dia kirim ke luar negari dulu kemudian diimpor lagi. Jadi, lebih baik nanti kami sama SKK Migas bicara bagaimana caranya, kalau memang mau memanfaatkan minyak dalam negeri ya silakan," kata Bambang di Jakarta, Senin (11/1/2016).

Hanya saja, Bambang melanjutkan, pihaknya akan bertanya kepada SKK Migas apakah kilang-kilang domestik benar-benar akan mengolah minyak mentah dari lapangan dalam negeri.

"Ini bukan masalah impor tidak impor. Cuman kilang yang efisien yang saya tahu adalah yang bisa mengolah minyak heavy-sour," kata Bambang.

Minyak mentah tersebut adanya hanya di lapangan migas Timur Tengah. Sedangkan lapangan migas yang ada di Indonesia umumnya memproduksi minyak mentah jenis light and sweat.

"Light and sweat itu harganya mahal. Ini harus dihitung benar. Nanti silakan SKK Migas untuk memutuskan apakah benar kita mau pakai minyak kita sendiri untuk kilang?" kata mantan komisaris PT Pertamina (Persero) itu.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, setidaknya ada dua K3S besar yakni Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Exxon Mobil Indonesia (Exxon) yang sudah menyatakan siap mengirim langsung minyak mentah mereka ke kilang-kilang Pertamina.

"Tapi karena ada faktor pajak tersebut transaksi belum terjadi," kata Amien dalam paparan kemarin Selasa (5/1/2016).

Padahal, lanjut Amien, apabila kesepakatan antara K3S dengan Pertamina tersebut bisa direalisasikan, Pertamina tidak perlu membeli minyak mentah dari luar negeri. Atas dasar itu,

Amien menambahkan, pihaknya akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, agar ada relaksasi atau pengecualian dari transaksi minyak mentah domestik ini.

"Mudah-mudahan di bulan Januari ini SKK migas akan ada kesempatan untuk ajukan pengecualian ke Kemenkeu, DJP," ujar Amien.

Sekadar informasi, kedua K3S yakni CPI dan Exxon merupakan produsen minyak dengan produksi terbesar di Indonesia. Sepanjang 2015, produksi minyak bumi dan kondensat CPI malah melebihi target, atau terealisasi 100,1 persen.

baca juga: Minyak dari Perut Indonesia, tetapi Dibeli Lewat Singapura..

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Jumat 17 Mei 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 17 Mei 2024, Harga Cabai Rawit Merah Naik

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Menguat Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Lanjut Menguat Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Wall Street Berakhir di Zona Merah, Dow Sempat Sentuh Level 40.000

Wall Street Berakhir di Zona Merah, Dow Sempat Sentuh Level 40.000

Whats New
KB Bank Dukung Swasembada Pangan lewat Pembiayaan Kredit Petani Tebu

KB Bank Dukung Swasembada Pangan lewat Pembiayaan Kredit Petani Tebu

BrandzView
5 Cara Transfer BRI ke BCA Lewat ATM hingga BRImo

5 Cara Transfer BRI ke BCA Lewat ATM hingga BRImo

Spend Smart
Diajak Bangun Rute di IKN, Bos MRT: Masih Fokus di Jakarta

Diajak Bangun Rute di IKN, Bos MRT: Masih Fokus di Jakarta

Whats New
Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Kemenkop-UKM Terus Lakukan  Sosialisasi dan Dorong Literasi

Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Kemenkop-UKM Terus Lakukan Sosialisasi dan Dorong Literasi

Whats New
Pesawat Garuda yang Terbakar di Makassar Ternyata Sewaan, Pengamat Sarankan Investigasi

Pesawat Garuda yang Terbakar di Makassar Ternyata Sewaan, Pengamat Sarankan Investigasi

Whats New
Prabowo Yakin Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Standard Chartered: Bisa, tapi PR-nya Banyak...

Prabowo Yakin Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Standard Chartered: Bisa, tapi PR-nya Banyak...

Whats New
Gara-gara Miskomunikasi, Petugas PT JAS Jatuh dari Pintu Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta

Gara-gara Miskomunikasi, Petugas PT JAS Jatuh dari Pintu Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta

Whats New
Utang Rp 14,5 Triliun untuk Bangun Rute Baru MRT Akan Dibayar Pakai APBN-APBD

Utang Rp 14,5 Triliun untuk Bangun Rute Baru MRT Akan Dibayar Pakai APBN-APBD

Whats New
Lupa Bawa Kartu? Ini Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Lupa Bawa Kartu? Ini Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Work Smart
Alfamart soal Tukang Parkir Liar: Cuekin Aja

Alfamart soal Tukang Parkir Liar: Cuekin Aja

Whats New
Laju Kredit BTN hingga April 2024 Bergerak Menuju Target

Laju Kredit BTN hingga April 2024 Bergerak Menuju Target

Whats New
Sejak 2019, MRT Jakarta Layani 106,51 Juta Penumpang

Sejak 2019, MRT Jakarta Layani 106,51 Juta Penumpang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com