"Jalan Terjal" KA Cepat Jakarta-Bandung

Hal itu seiring dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut oleh Presiden Jokowi.

Sedari awal, proyek KA cepat Jakarta-Bandung memang sudah menuai polemik publik. Dari catatan Kompas.com, jalan terjal kereta cepat Jakarta-Bandung bahkan dimulai ketika baru sebatas rencana.

Pembangunan teknologi kereta api canggih di Jawa itu dianggap akan memperlebar ketimpangan infrastuktur.

Sampai hari ini, infrastuktur KA di berbagai pulau besar lainya di Indonesia memang tak sebaik di Jawa. Bahkan Papua hingga kini belum memiliki jalur rel kereta api.

Persoalan pembiayaan juga mencuat. Awalnya proyek yang dianggap tak terlalu penting itu akan dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut. Tudingan tentang proyek KA cepet Jakarta-Bandung muncul.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan sempat menyebut proyek KA Cepat adalah proyek mainan pejabat. Apalagi setelah China tiba-tiba hadir melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia.

Awalnya, proyek ini sudah diincar Jepang sejak lama. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan.

Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya memilih China. Tentu atas berbagai pertimbangan.

Jepang pun meradang karena merasa mengincar proyek itu sejak lama. Negeri Matahari Terbit itu mengancam akan meninjau ulang semua hubungan bisnis dengan Indonesia.

Sementara itu Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.

KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung.

Jalan curam kembali muncul. Bukan persoalan persaingan, tapi persoalan administrasi untuk memulai groundbreaking. Apalagi Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek itu dimulai pada 21 Januari 2016.

Hingga tadi malam, proyek tersebut masih terbentur kajian Amdal. Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Widodo Sembodo mengatakan kajian Amdal masih banyak kekurangan.

Di istana negara, Menteri LHK Siti Nurbaya menjamin kalau Amdal proyek KA cepat layak.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang mengeluarkan izin pembangunan proyek belum memberikan keterangan apapun.

Menhub Jonan sendiri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung kalau semua syarat termasuk Amdal belum dipenuhi.

Hingga kini, belum ada ada pihak yang bisa mengkonfirmasi apakah lzin pembangungan sudah dikeluarkan atau belum.